OLEH : Rabiah Adawiyah

Di Asosiasi PNPM Mandiri Indonesia

Jebakan Arti Kemiskinan Dalam Pengelolaan SPP PNPM Akhir-akhir ini kasus penyimpangan dalam pengelolaan kegiatan SPP semakin banyak ditemukan. Jika para pelaku program mau jujur, sepertinya tidak ada kecamatan yang bersih dari kasus ini. Hanya saja mungkin masih malu-malu, sehingga masalah penyelewengan masih dilaporkan sebagai masalah manajerial / microfinance.
Jika tidak segera diantisipasi, sepertinya problematika pengelolaan SPP tidak lama lagi akan menjadi BOM waktu. Hal utama yang menjadi penyebab terus meningkatnya kasus pinjaman bermasalah, utamanya terkait dengan pinjaman macet (non performance loan) adalah karena tidak jelasnya konsepsi pengentasan kemiskinan melalui dana bergulir ini.

Jebakan Arti Kemiskinan Dalam Pengelolaan SPP PNPM

Ketidakjelasan konsep itu nampak dengan tidak adanya panduan dalam memfasilitasi pengentasan kemiskinan melalui dana bergulir. PTO Penjelasan 10 hanya berangkat dari kondisi masyarakat miskin yang telah memiliki usaha dan berkelompok, baik simpan pinjam, usaha bersama maupun aneka usaha, sehingga mengandaikan masalah yang mereka hadapi sebagai masalah akses terhadap sumber permodalan.
Asumsi masalah akses terhadap sumber permodalan sebagai masalah utama RTM adalah lompatan logika yang menafikan realitas sosial sebagai fakta empirik di masyarakat. Tidak banyak masyarakat miskin yang dapat digolongkan sebagai RTM produktif yang punya ketrampilan cukup dan memiliki kegiatan usaha ekonomi. Kecuali mungkin di beberapa tempat yang geliat industri kreatifnya telah ada dan maju sebelum PNPM lahir.
 Masalah RTM yang sebenarnya, dan ini juga masalah mayoritas masyarakat pada umunya, adalah minimnya ketrampilan, kreatifitas dan kemampuan kewirausahaan. Jika mereka yang memiliki permasalahan ini, kemudian difasilitasi dalam kelompok-kelompok SPP dan mengakses pinjaman di PNPM, maka hakekatnya telah memasukan mereka dalam jebakan kemiskinan yang diciptakan program.
 Jebakan kemiskinan ini terjadi karena pinjaman dipergunakan dalam kegiatan konsumsi sehingga menjadi beban bagi ekonomi keluarga. Bukan untuk kegiatan produktif investatif yang akan meningkatkan mendapatan keluarga. Dalam pandangan konsultan ekonomi, hutang untuk kegiatan konsumsi adalah hutang buruk yang akan menggerogoti finansial keluarga dengan bunga yang harus ditanggungnya.
Dengan demikian, ketentuan dasar dalam pengelolaan dana bergulir yang diarahkan untuk memberikan kemudahan akses pendanaan usaha bagi RTM, sepertinya masih sulit direalisasikan, tanpa ada upaya untuk membangun kapasitas kewirausahaan bagi mereka. Hal ini karena kelompok RTM bukanlah kelompok yang kesulitan permodalan, namun kesulitan mengembangkan kapasitasnya. Kemampuan mereka hanyalah menjadi pekerja/buruh, sehingga hanya berharap pada lapangan kerja yang baik bagi mereka. Sedangkan mengandalkan bekerja dikegiatan fisik PNPM paling hanya 3 bulan dan setelah itu harus cari pekerjaan lain.
Jebakan Arti Kemiskinan Dalam Pengelolaan SPP PNPM Blunder Pemanfaat RTM. Dalam Penjelasan 10 tentang ketentuan pendanaan disebutkan bahwa Kelompok yang didanai meliputi: Kelompok Simpan Pinjam dan Kelompok Usaha Bersama, Kelompok Aneka Usaha dengan pemanfaat RTM. Ketentuan ini, dalam praktiknya telah menjadi blunder bagi para pelaku program, karena sulitnya dijalankan. Bagaimana mungkin kelompok bisa jalan jika seluruh pemanfaatnya adalah RTM? sedangkan RTM yang ada adalah mereka yang tidak memiliki usaha.
Jika mau jujur, kalompok SPP yang selama ini mengakses dana ke PNPM bukanlah kelompok dengan anggota RTM. Namun lebih pada kelompok masyarakat menengah ke atas. Juga bukanya tidak mampu mengakses dana ke lambaga keuangan formal, namun karena melihat peluang akses pendanaan di PNPM yang mudah dan terbuka lebar.
Karena itu kegiatan pameran yang setiap tahun selalu diadakan dengan menampilkan produk-produk kelompok SPP, sebenarnya adalah produk usaha dari kelas ekonomi menengah ke atas yang bisa jadi cuma mempekerjakan kalangan RTM.
Jebakan Arti Kemiskinan Dalam Pengelolaan SPP PNPM  Parahnya lagi, para pelaku PNPM pola pikirnya juga telah terprogram pada sebatas bagaimana mengejar pendapatan dan meminimalisir pengendapan dana (idle capital), sehingga tiak pernah mempersoalnya bagaimana pinjaman tersebut dikelola. Dengan kata kunci “yang penting lancar”, maka tidak ada urusan, apakah kelompok itu mengelola pinjaman dengan baik atau sebaliknya.
 Sudah banyak para pemanfaat dari kalangan RTM yang coba-coba menjadi anggota SPP, namun karena tidak punya ketrampilan dan kemampuan wirausaha, akhirnya harta benda mereka terjual untuk melunasi tunggakan dan akhirnya merantau ke luar pulau. Bahkan keluar negeri menjadi TKW.
Lebih-lebih setelah munculnya SOP Panduan Penetapan Lokasi Potensi masalah dan kecamatan bermasalah yang mengukur progres penanganan masalah berdasarkan tingkat pengembalian dana, maka upaya penagihan dari para pelaku ditingkat kecamatan kepada penunggak nampak semakin garang. Atas nama menyelamatkan kecamatan dari saknsi program, maka harta benda RTM yang tersisapun terpaksa dikompensasi dengan angsuran yang menunggak.
 Karenanya bagi para pelaku program, memberi ruang bagi kelompok SPP dari kalangan menengah ke atas tentu lebih aman dan lancar daripada bersikukuh dengan kelompok dari kalangan RTM, dan memang hakekatnya tidak ada kelompok RTM. Karenanya bilamana riwayat pinjaman di UPK terlihat lancar jaya, maka kawan-kawan membusungkan dada dulu. Karena sebenarnya pelayanan kepada RTM telah terabai.
Kreatifitas vs Ketakutan Fasilitator. Mengatasi problematika RTM yang umumnya minim ketrampilan, kreatifitas dan kemampuan kewirausahaan sebagaimana diuraikan di atas, dibutuhkan kreatifitas fasilitator yang berani menerobos ruang-ruang fasilitasi yang belum tersentuh petunjuk teknis.
 Diperlukan kajian-kajian untuk menerjemahkan ketentuan program yang dirasa masih absurd agar lebih membumi, sehingga inovasi yang muncul tidak dianggap terlalu berani dan melawan kebiasaan yang sudah berjalan di PNPM. Hal ini dimaksudkan agar upaya pengentasan kemiskinan dengan biaya yang begitu besar ini, tidak terus menerus mengabaikan prinsip dasar PNPM yang katanya bertumpu pada pembangunan manusia dan berorentasi pada masyarakat miskin.
Harus ada upaya menggeser secara perlahan, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui PNPM yang 99% adalah fisik prasarana semata ini. Agar kegiatan peningkatan kapasitas ketrampilan masyarakat miskin semakin mendapat porsi yang sepantasnya. Dengan demikian, penambahan modal SPP dari BLM akan berbanding lurus dengan peningkatan unit usaha ekonomi baru dari para pemanfaat SPP yang dilahirkan dari kegiatan peningkatan kapasitas. Sehingga besarnya idle capital di UPK akan dapat ditekan.
Bukan hanya pelatihan peningkatan kapasita ketrampilan saja yang harus didorong, namun sarana prasarana dasar ekonomi, seperti peralatan, tempat usaha dan pemasaran bagi kelompok RTM juga harus disiapkan. Pasca pelatihan mereka harus dipaksa untuk menjalani kegiatan wirausaha dalam sebuah kelompok usaha ekonomi produktif dibawah supervisi fasilitator. Bila perlu dengan ancaman sanksi bagi yang tidak mau sebagai konsekwensi kegiatan pemeliharaan atau tindaklanjut pasca pelatihan.
Jika selama ini ketentuan dalam PTO terkait dengan usulan sarana prasarana dasar hanya dipahami sebatas kegiatan peningkatan jalan, jembatan, drainase dll, maka itu sebenarnya hanya menghubung-hubungkan saja. RTM tidak butuh jalan mulus yang kanan kirinya lengkap dengan drainase. Yang membutuhkan itu semua adalah mereka yang sudah kaya, yang berkepentingan melancarkan bisnisnya yang memang sudah lancar dengan memanfaatkan dana SPP.
Karena itu dibutuhkan keberanian fasilitator untuk melakukan intervensi positif dalam tahap perencanaan. Jangan takut dikatakan melanggar kode etik. Interfensi positif tidak melanggar kode etik. Tapi justru melaksanakan kode etik sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat. Menunggu masyarakat miskin berfikir cerdas, kreatif dan visioner sehingga muncul usulan yang menjawab langsung permasalahan mereka di tengah intervensi dari elit desa, tentu tidak mungkin. Karenanya fasilitator harus ‘mengarahkan’ mereka untuk menemukan usulan kegiatan yang berdimensi ekonomis bagi mereka.
 Selain itu kegiatan pembinaan kelompok yang ada pemanfaat RTMnya juga sudah saatnya diarahkan pada upaya untuk membangkitkan jiwa wirausaha para anggota. Jika selama ini pembinaan kelompok dari para pelaku ditingkat kecamatan hanya fokus pada administrasi dan untuk tujuan menagih ansuran yang menunggak, maka selesai program silahkan melamar jadi deptcollector perusahaan pembiayaan saja.
Bahkan DOK Pelatihan dan dana penguatan kelembagaan dari surplus UPK juga penting untuk direncanakan untuk kegiatan pelatihan kewirausahaan bagi para pelaku dan kelompok SPP, agar masyarakat miskin mendapat ruang untuk belajar menggapai kemanirian ekonominya. Jika pemerintah telah merespon pentingnya pengembangkan sektor usaha kecil dengan Kemetrerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) pada 19 Oktober 2011. Kenapa kita di PNPM masih tabu membincang konsep pengembangan ekonomi kreatif?
Alhasil kegiatan SPP bagi RTM tanpa diimbangi dengan upaya serius untuk mengawal mereka menjadi wirausahawan sejati, melalui seperangkat peningkatan kapasitas, penyediaan sarana prasaran ekonomi, pengorganisasian menjadi kelompok usaha sampai dengan fasilitasi permodalan adalah sama halnya dengan jebakan yang makin memiskinkannya. jika ini terasa sulit, makateruslah menambah modal SPP dari BLM sambil berharap suatu saat kelompok RTM itu tiba-tiba simsalabim, akan punya usaha dan membutuhkan bermodalan dari UPK. Wallahu”alam.

Beberapa Produk Yang didisplay di Showroom Assosiasi UPK Kabupaten Malang Jawatimur

DOKUMENTASI KUNJUNGAN STUDI BANDING DI GALERI

PRASASTI MARMER PNPM NGRAMBE KABUPATEN NGAWI_ JUALAN VIA ONLINE PRODUK PRASASTI- MURAH DAN BERKWALITAS.Meskipun tanpa Koordinator masing-masing pelaku PNPM Ngawi satu persatu masuk kepada kita, inilah yang sesungguhnya harus terjadi..he..he..he.. dengan bangga membangun desa loggo PNPM dibawah serta Logggo Kemendagri disamping kiri serta Loggo Kabupaten Ngawi disebelah kanan nya..prasasti marmer Kabupaten Ngwi sudah terkirim beberapa hari yang lalu.Sebagai Tanda Kenang-kenangan kami sempat memotret beberapa kecamatan saja, yang lainnya nanti menyusul kita upload satu persatu perkecamatan ...sabar aja...Yang ini bagian nya Kecamatan Ngrambe Ngawi sana...

PRASASTI MARMER Termasuk dalam tahun Anggaran 2012, Kecamatan Ngrambe melaksanakan kegiatan PNPM nya ,meskipun hanya 5 titik nantinya diharapkan akan mendongkrak kesejahteraan masyarakat disana.Sukses selalu buat kawan-kawan Pelaku PNPM di Kecamatan Ngrambe Ngawi..hayooo yang lain segera menyusul pesan prasasti marmer ke Kita .

Dimensinya standart Nasional 40x 60 CM berbahan marmer Tulungagung KW 1, nggak neko-neko kita nggak mau resiko untuk semua isian nya di Kecamtan Ngrambe ini seperti biasanya menunggu semua pekerjaan selesai, sehingga opname lokasi pengerjaann pun sangat sesuai dengan kondisi lapangan , demikian juga tentang MDST dan juga masalah Dana Swadayanya.. Nunggu fix dulu sampai beberapa bulan sesuai dengan Dana swadaya yang masuk, termasuk juga swadaya tenaga kerja di Incluide kan disini.

Untuk Pemesanan Produk Prasasti Marmer ini Silahkan 

Hubungi Kami Segera  :

IMAM MACHFUDIN

Jln Depok GG1 No 21 Kauman Campurdarat Tulungagung

Jawatimur-Indonesia

HP: 085853445999- 0852309003333

Email : crownbodin@yahoo.com 

WEBSITE RESMI KAMI:

WWW.PRASASTIMARMER.COM

PRASASTI MARMER HITAM PNPM TEMANGGUNG _Memang lain daerah lain aturannya, kalau di Jawatengah untuk Tahun kebanyakan meminta batuan hitam.Dari warna yang diwajibakn hitam ini kita memberikan beberapa alternatif untuk menyesuaikan RAB TPK disana.Di temanggung demikian juga ,instruksinya untuk memakai batu hitam kami berikan alternatif batu marmer hitam bukan merupakan  jenis granit, akan tetapi memang marmer yang berwarna hitam asli.Jadi meskipun tak sekeras batuan granit hal ini untuk mensiasati harga yang disesuaikan dengan anggaran prasasti marmer disana.

Prasasti PNPM daerah Temanggung kami memiliki Project Order dari berbagai kecamatan, yang menjadi pelopornya adalah Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung. Penandatangan prasasti marmer PNPM ini adalah dilakukan Oleh Bapak Bupati Temanggung dan ada yang juga yang ditandatangi oleh Bapak Camat disana.

PRASASTI MARMER HITAM Bahan marmer hitam ini adalah marmer alami dan bukan merupakan marmer sintetik atau marmer buatan , apalagi batuan yang hanya diberi warna hitam, bukan demikian adanya.Akan tetapi memang di Kabupaten Tulungagung ada bahan marmer yang berwarna hitam.

Pengiriman datanya memang sudah sangat lama dan sempat terbengkalai terkait dengan pengambilan keputusan bersama antar TPK di beberapa kecamatan, yang masih tarik ulur.Namun demikian akhirnya masuk juga beberapa Kecamatan satau -persatu mempercayakan pengerjaan barang ini kepada Specialistnya, yakni Bintang Antik Sejahtera.Dibawah ini akan kami paparkan beberapa Prasasti PNPM dari Kabupaten Temanggung, jika anda berminat untuk memesan barang sejenis ini silahkan anda kontak langsung saja kepada kami, Imam Machfudin , HP : 085853445999-085230900333 .

Kami memberikan layanan untuk memback-up satu Kabupaten didaerah anda tanpa terkecuali, yakni dengan layanan tanpa DP sama sekali khusus untuk pelaku PNPM di daerah sana, dengan sepengetahuan dan persetujuan Fastekab untuk pengadaan prasasti marmer ini.Yakni tanpa ada embel-embel mark-up dan lain sebagainya, kita bermain aman saja untuk kemajuan dan pembangunan masyarakat kita, seharusnya lah kita tidak mencari keuntungan dari sisi pengkolektifan sekabupaten ini.Kami bersedia melakukan lelang terbuka dengan teman-teman suplayer lain terkait pengadaan prasasti PNPM ini.Untuk daerah Jawa, kita bisa untuk mendatangi secara langsung atau juga bisa dilakukan secara online via Facebook yang di integrasikan dengan layar lebar.Bukan kah ini sebuah alternatif keterbukaan kawan...??

Undangan Rapat Assosiasi Via Online _PNPM Kab Malang - Ini sebuah terobosan yang pantas dicontoh dengan memberikan surat terbuka di Blog assosiasi UPK,dengan memberitahukan bahwa kapan dan dimana akan mengadakan Rapat Assosiasi UPK.Ini merupakan Cara cerdasa yang patut ditiru,karena selama ini rapat-rapat mendesak semacam ini membutuhkan kecepatan Koordinasi dan juga memerlukan diskripsi kepentingan rapat yang detail serta sangat panjang.

Undangan Rapat Assosiasi Via Online Nach hal ini telah diparkatekan Oleh Asosiasi UPK Kabupaten Malang.Semoga dengan sedikit inspirasi seperti ini kan muncul dibenak kita untuk melakukan hal serupa.Koordinasi semacam ini akan sangat sulit dilakukan jika kita hanya mengandalkan SMS dan juga Email sekalipun.Karena Koordinasi Online semacam ini lebih mengena.Karena biasanya email hanya dipegang oleh sekretarsi dan ketua asaja,dan juga Jika dilakukan secara kabar SMS,hal ini nggak mungkin termuat secara utuh.

PRASASTI MARMER PNPM BOYOLALI Pesanan Prasasti Marmer yang satu ini datang dari para pelaku PNPM Kabupaten Boyolali, yang berada di kecamatan Banyudono Boyolali Jawatengah.Keberadaan  keiatan PNPM di Kecamatan banyudono ini memang sudah lama dan sangat dikenal masyarakat disana.Kegiatan yang mereka lakukan antaralain adalah Kegiatan simpan -pinjam dan mjuga kegiatan-kegiatan Kesehatan.dengan pemberian makanan tambahan kepada balita dan Manula, juga yang tak kalah pentingnya adalah kegiatan pembangunan sarana -prasarana untuk masyarakat.

Pembangunan sarana-prasarana masyarakat tersebut dimekasudkan untuk memberikan kelancaran dan juga memberikan fasilitas untuk umum, agar masyarakat di Kecamatan Banyudono bisa meningkatkan penghasilan mereka.Misalnya dengan adanya pembangunan Rabat beton, yakni meningkatkan kemudahan transportasi antar desa dan antar dusun sehingga lalu-lintas ekonomi masyakatnya semakin mudah dan akses-akses menuju jalan-jalan kecil diporos desa atau poros dusun pun tertata dengan baik.Kelancaran ekonomi sebuah desa atau Kecamatan tentunya tak akan terlepas dengan kelengkapan infrastruktur peerdesaan yang ada di daerah tersebut.Semakin lancar arus transportasi dan lalu -lintas maka semakin sejahteralah masyarakat disana.

PRASASTI MARMER PNPM BOYOLALI- Demikian juga untuk daerah-daerah mdi jurusan pegunungan , kanan-kiri jalan biasanya memerlukan talud-talu atau dalam bahasa masyarakat kita disebut sebagai Tembok penahan tanah atau disingkat dengan TPT.Bagunan TPT ini berfungsi untuk memberikan keamana terhadap transportasi yang berlalu lalang didaerah-daerah yang rawan erosi atau longsor.dengan memberikan kenyamanan bagi masyarakat dengan membangun TPT inipun juga merupakan bagian dari kegiatan PNPM di Kecamatan Banyudono tersebut, yakni tepatnya didesa Jipangan Kecamatan Banyudono kabupaten Boyolali Jawatengah.Nah buat teman-teman PNPM yang lainnya yang ingin bergabung di blog ini dan kegiatan PNPM nya ditayang diBlog ini silahkan kirimkan saja foto-foto kegiatan anda sebagai salah satu bentuk kepedulian kami dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dan silahkan kontak kami untuk pemesanan prasasti Marmer kegiatan anda pada kami , tentunya dengan harga yang termurah dan kwalitas yang terjamin.

Prasasti marmer yang kami sediakan untuk tahun anggaran 2012 ini meliputi beberapa jenis :

1.Prasasti marmer standart dengan ukuran 40x60 CM harga Rp 150 ribu

2.Prasasti marmer ukuran 3040 CM harga Rp 120 ribu

3.Prasasti granit 40x60 CM Rp 300 ribu untuk kwalitas standart

4.Prasasti Granit Black Nero Harga Rp 350 ribu, ukuran 40x60 CM

Untuk Pemesanan Produk Prasasti Marmer ini Silahkan 

Hubungi Kami Segera  :

IMAM MACHFUDIN

Jln Depok GG1 No 21 Kauman Campurdarat Tulungagung

Jawatimur-Indonesia

HP: 085853445999- 0852309003333

Email : crownbodin@yahoo.com 

WEBSITE RESMI KAMI:

WWW.PRASASTIMARMER.COM