Diusulkan, Pengentasan Kemiskinan dengan Bank Desa
Target pengentasan kemiskinan di Provinsi Jawa tengah yang termaktub dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013 belum terpenuhi. Oleh karena itu kalangan DPR Jateng mendesak pemerintah menetapkan program strategis kerakyatan, salah satunya melalui pembentukan lembaga keuangan di tingkat desa.
Usulan ini disampaikan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) dalam laporan hasil reses yang dibacakan pada rapat paripurna di Gedung Berlian DPRD Jateng, Selasa (17/4). "Perlu dibentuk semacam bank desa yang mampu mengucurkan kredit dengan bunga ringan sekitar 0,5 persen," kata Ketua Fraksi PPP Istajib AS.
Bank Desa ini menurutnya diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi rakyat. Selama ini petani dan pengusaha UMKM kesulitan mendapatkan modal karena keterbatasan pengetahuan dan akses perbankan. Keberadaan lembaga keuangan di tingkat kecamatan seperti BPR/BKK belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan modal rakyat kecil.
Diperlukan suatu lembaga keuangan yang mudah dijangkau masyarakat di pedesaan dan tidak sulit dalam persyaratan pemberian kredit. Program ini bahkan tidak hanya perlu dijalankan di Jateng. Tetapi juga secara nasional, mengingat persoalan yang dihadapi masyarakat kecil relatif sama di setiap daerah.
"Dengan demikian, angka kemiskinan dan pengangguran dapat ditekan secara drastis," ucap Anggota komisi B DPRD Jateng tersebut.
Istajib menambahkan, untuk membentuk bank desa tersebut tidak membutuhkan anggaran besar. Cukup sekitar Rp 400-500 juta per desa atau total Rp 4,2 triliun yang bisa dihimpun dari sharing antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota. "Jumlah desa di Jateng sekitar 8.400-an. Dengan sistem sharing itu saya kira tidak memberatkan pusat dan daerah," ujarnya.
Pada tahun 2010 Pemprov Jateng menargetkan penuntasan kemiskinan sebesar 16,21 persen dari total penduduk Jateng sebanyak 32.382.657 jiwa (sensus penduduk 2010). Namun realisasinya lebih rendah dari target tahun ketiga dalam RPJMD, karena hanya terealisir sebesar 15,49 persen. Masih ada selisih 0,72 persen yang belum dientaskan.
Bank Desa ini menurutnya diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi rakyat. Selama ini petani dan pengusaha UMKM kesulitan mendapatkan modal karena keterbatasan pengetahuan dan akses perbankan. Keberadaan lembaga keuangan di tingkat kecamatan seperti BPR/BKK belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan modal rakyat kecil.
Diperlukan suatu lembaga keuangan yang mudah dijangkau masyarakat di pedesaan dan tidak sulit dalam persyaratan pemberian kredit. Program ini bahkan tidak hanya perlu dijalankan di Jateng. Tetapi juga secara nasional, mengingat persoalan yang dihadapi masyarakat kecil relatif sama di setiap daerah.
"Dengan demikian, angka kemiskinan dan pengangguran dapat ditekan secara drastis," ucap Anggota komisi B DPRD Jateng tersebut.
Istajib menambahkan, untuk membentuk bank desa tersebut tidak membutuhkan anggaran besar. Cukup sekitar Rp 400-500 juta per desa atau total Rp 4,2 triliun yang bisa dihimpun dari sharing antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota. "Jumlah desa di Jateng sekitar 8.400-an. Dengan sistem sharing itu saya kira tidak memberatkan pusat dan daerah," ujarnya.
Pada tahun 2010 Pemprov Jateng menargetkan penuntasan kemiskinan sebesar 16,21 persen dari total penduduk Jateng sebanyak 32.382.657 jiwa (sensus penduduk 2010). Namun realisasinya lebih rendah dari target tahun ketiga dalam RPJMD, karena hanya terealisir sebesar 15,49 persen. Masih ada selisih 0,72 persen yang belum dientaskan.
0 komentar:
Posting Komentar