Perguliran 8


Setelah menyelesaikan proses yang panjang  verifikasi selama 6 hari dari tanggal 10 sampai dengan 15 Januari 2011 dan  musyawarah perguliran melalui Tim Pendanaan yang terdiri dari Tim Verifikasi, Tim Pendanaan, BKAD dan BPUPK pada tanggal 17 Januari 2011 akhirnya kelompok SPP perguliran 8 yang dikuti oleh 5 kelompok yang terdiri dari 5 desa sekecamatan Banyuputih telah dilakukan pencairan dana.
Berikut adalah rekapitulasi perguliran 8.  


 


Perguliran 8
Setelah menyelesaikan proses yang panjang  verifikasi verifikasi selama 6 hari dari tanggal 10 sampai dengan 15 Januari 2011 dan  musyawarah perguliran melalui Tim Pendanaan pada tanggal 17 Januari 2011 akhirnya kelompok SPP perguliran 8 yang dikuti oleh 55 kelompok yang terdiri dari 5 desa sekecamatan Bayuputih telah dilakukan pencairan dana kecuali 1 desa Banyuputih yang masih dilakukan verifikasi ulang oleh Tim Verifikasi karena mendengar ada indikasi peminjaman hanya peminjaman KTP. 

Kunjungan Korprov


PNPM Mandiri Perdesaan sebagai salah satu program luncuran pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan memang benar-benar harus mendapatkan acungan jempol dari masyarkat, kenapa? karena  tidak hanya dilakukan evaluasi terhadap kegiatan fisik dan administrasi saja namun juga mengawal kelembagaan BKAD dan BPUPK yang sejatinya adalah ruhnya kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat kecamatan, Hal ini terbukti dengan datangnya Bapak Joko Nurrahman, SH selaku korprov Jawa Timur dikecamatan Banyuputih untuk langsung memberikan penjelasan tentang fungsi dan peran kelembagaan PNPM  MP di kecamatan.
“Jika BKAD berperan sebagaimana mestinya, bukan hal yang mustahil Kecamatan Banyuputih 5 tahun kedepan orang miskin berlantai tanah sudah tidak ada lagi” begitu kata pak joko bilang, hal ini bisa dicapai asal BKAD yang notabene berada langsung diatas lembaga UPK selaku pengelola keuangan PNPM MP mampu memberikan ide-ide dalam rangka menjaga dan melestarikan pemberian PNPM MP melalui kegiatan SPP yang salah satu itemnya didalamnya ada surplus yang akan dikembalikan lagi kemasyarakat melalui pemberian DANA SOSIAL ORANG MISKIN.
Setidaknya ada dua  point penting yang bisa digarisbawahi yang pertama adalah membicarakan tentang penanggulangan kemiskinan dengan system kelembagaan, (bukan tidak mungkin ketika SPP ini mampu dijaga kelestariannya, surplusnya banyak justru malah mampu membangun sarana dan prasarana) , kedua memperkuat administrasi (keberadaan BKAD ini tidak hanya diakui secara de fakto tapi juga de jure). Semoga kedepan lembaga-lembaga ini mampu memberikan yang terbaik buat masyarkat miskin, amin,

PNPM Mandiri Perdesaan sebagai salah satu program luncuran pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan memang benar-benar harus mendapatkan acungan jempol dari masyarkat, kenapa? karena  tidak hanya dilakukan evaluasi terhadap kegiatan fisik dan administrasi saja namun juga namun juga mengawal kelembagaan BKAD dan BPUPK yang sejatinya adalah ruhnya kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat kecamatan, Hal ini terbukti dengan datangnya Bapak Joko Nurrahman, SH selaku korprov Jawa Timur dikecamatan Banyuputih untuk langsung memberikan penjelasan tentang fungsi dan peran kelembagaan PNPM  MP di kecamatan.
Jika BKAD berperan sebagaimana mestinya, bukan hal yang mustahil Kecamatan Banyuputih 5 tahun kedepan orang miskin berlantai tanah sudah tidak ada lagi. karena mempu menyusun rencana  

Perguliran 8

Setelah tiba pada gilirannya kelompok SPP dari program 2009 dan perguliran 6 yang sudah habis masa angsurannya dan sudah lunas, kini sudah bisa mengajukan kembali proposal lagi ke UPK karena sudah dibuka perguliran 8, untuk kemudian dilakukan pengecekan terhadap kelengkapan proposal dan dilakukan verifikasi usulan. 
Bagi anda pengurus kelompok dari kelompok SPP program 2009 dan Perguliran 6 silahkan mengajukan proposal secepatnya karena verifikasi akan segera dilakukan. bagi kelompok baru silahkan juga mengajukan tapi tetap dengan syarat sebagaimana yang telah di tentukan, jika belum jelas tentang syaratnya silahkan klik disini

PNPM Mandiri Perkotaan Bukanlah sebuah Nama Proyek

PNPM Mandiri Perkotaan BUKANLAH PROYEK
PNPM Mandiri Perkotaan BUKANLAH PROYEK

PNPM Mandiri Perkotaan merupakan salah satu program sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan. PNPM Mandiri Perkotaan hanyalah satu dari beberapa program pemberdayaan yang beredar di masyarakat sebagai alternative penanggulangan kemiskinan khususnya di perkotaan. Salah satu program yang mengedepankan peran serta masyarakat sebagai bagian pengambil keputusan untuk mengatasi persoalan di wilayahnya.

Di Kabupaten Bangka Barat, untuk sementara pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan hanya di Kecamatan Muntok, sebagai upaya pemerintah membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Tidak hanya penanggulangan kemiskinan dalam jangka pendek dan tidak menyentuh ke akar masalah kemiskinan itu sendiri.

Upaya penanggulangan kemiskinan selama ini dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan pengukuran kemiskinan. Diantaranya, pendekatan pemenuhan konsumsi per kapita dan pendekatan perhitungan yang berbasis keluarga. Pendekatan tersebut memiliki patokan ciri rumah tangga miskin. Pendekatan ini oleh beberapa pihak dinilai memiliki beberapa kelemahan mendasar. Pertama, tidak membuka peluang bagi suara dan aspirasi si miskin. Masyarakat miskin tidak diberi kesempatan untuk menyuarakan aspirasi dan kebutuhannya sendiri. Kedua, teknis pelaksanaan penanggulangan kemiskinan bersifat kedermawanan. Yang artinya masyarakat miskin hanya menjadi objek bukannya subjek dari aktivitas yang berupa proyek yang sebenarnya hanya mampu menjawab persoalan kemiskinan dalam jangka pendek. Ketiga, belum memiliki kepekaan terhadap keragaman konteks wilayah maupun sector. Keempat, belum mampu menyumbang proses demokratisasi karena hanya menghasilkan pola hubungan subordinat dimana "pengendali proyek" penanggulangan kemiskinan berperan sebagai "si dermawan" dan masyarakat miskin sebagai "yang terpilih untuk dikasihani". Itulah sebabnya, realitas kemiskinan berpotensi dimanfaatkan sebagai komoditi politik bagi pengambil keputusan yang punya kepentingan. Dan terakhir, tidak menyentuh akar masalah kemiskinan.

Berangkat dari hal tersebut, mengapa upaya penanggulangan kemiskinan belum bisa dikatakan berhasil. Strategi penanggulangan kemiskinan tidak diarahkan untuk menanggulangi faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan struktural dan kurang bertujuan membangun sistem yang lebih memberikan keadilan bagi kelompok-kelompok marjinal.

Pendekatan baru terhadap persoalan kemiskinan menuntut adanya fokus yang jelas pada masalah kemiskinan struktural. Penanggulangan kemiskinan struktural berarti menangani faktor-faktor sistemis dalam masyarakat yang mengakibatkan marjinalisasi kelompok-kelompok tertentu dari akses terhadap sumber daya dan manfaatnya. Artinya, agenda penanggulangan kemiskinan pada hakikatnya adalah agenda pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan dalam konteks ini adalah upaya membangun kembali potensi manusia dalam menentukan sejarahnya sendiri. PNPM Mandiri Perkotaan memandang masalah kemiskinan diakibatkan karena masyarakat yang terkotak kotak (fragmented community). Si Kaya Menghisap Si Miskin, Si Cerdik Menipu Si Lugu, Si Penguasa Mengekploitasi Si Lemah, Si Pintar membodohi Si Tolol. Dan Siapa bilang kita bukan dari bagian itu? Toh akhirnya, kita tidak berdaya menghadapi soal soal ini.

PNPM Mandiri Perkotaan sebagai alternative agenda pemberdayaan di masyarakat Kecamatan Muntok, berupaya melakukannya melalui pengorganisasian masyarakat. Melalui sebuah proses konsolidasi kekuatan masyarakat dengan keterlibatan mereka (baca;masyarakat itu sendiri). Hal ini bertujuan mewujudkan perubahan social dengan berangkat dari apa yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan. Sampai akhirnya, masyarakat mampu melaksanakannya sendiri di kemudian hari.

Ini artinya PNPM Mandiri Perkotaan berupaya menfasilitasi dan bersama sama dengan pemerintah, swasta dan masyarakat itu sendiri untuk mengenal dan memahami akar persoalan kemiskinan. Alatnya kemudian dilembagakan dalam rangkaian proses yang disebut sebagai siklus, kemudian bermuatan pembelajaran kritis. Pembangunan yang lebih populis (baca; pemanusiaan) sebagai paradigma pilihan. Paradigma ini diarahkan mampu menciptakan transformasi social yang ideal.

Banyak pihak menyangsikan keberadaan PNPM Mandiri Perkotaan mampu melaksanakan agenda pemberdayaan masyarakat. Melebur dengan masyarakat dengan membangun kontak person, menjalin pertemanan dan terlibat sebagai pendengar. Merancang kegiatan awal dengan merumuskan isu bersama, musyawarah bersama, mengidentifikasi masalah serta potensi masyarakat. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan kesepakatan musyawarah bersama sampai dengan membangun organisasi masyarakat warga.

Organisasi masyarakat warga yang bersifat pemberi pelayanan (sevice provider) diharapkan mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin di dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhannya. Sebuah wadah perjuangan yang bersifat kerelawanan. Tanpa imbalan apapun, baik berupa gaji maupun insentif layaknya kebanyakan institusi dan organisasi lainnya. Ini perlu di telaah dan di nalar, bahwa PNPM Mandiri Perkotaan adalah sebuah kegiatan social kemasyarakatan yang memiliki agenda pemberdayaan masyarakat. Artinya PNPM Mandiri Perkotaan BUKANLAH SEBUAH PROYEK.

PNPM Mandiri Perkotaan merupakan ruang belajarnya masyarakat didalam menyuarakan aspirasi kebutuhannya, melakukan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi bersama. Ini sebagai media belajar dengan fasilitasi pendamping (baca;fasilitator), yang pada gilirannya, setelah proses pendampingan selesai masyarakat mampu melakukannya sendiri.

Sifat keswadayaan dan kerelawanan sangat dijunjung tinggi di dalam PNPM Mandiri Perkotaan. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukan masyarakat, mulai dari perencanaan kegiatan serta pelaksanaannya mengakomodir swadaya masyarakat. Baik dalam bentuk pikiran, tenaga maupun sumbangan riil masyarakat guna mewujudkan kebutuhannya tersebut. Sebagai contoh sederhana, perencanaan masyarakat (proposal kegiatan) semampu dan sebisa mungkin masyarakat sendiri yang mengerjakannya dengan pendampingan fasilitator. Jika PNPM Mandiri Perkotaan di Muntok adalah sebuah proyek, maka bisa saja proposal kegiatan “diuangkan” kepada pihak-pihak tertentu termasuk fasilitator. Contoh lainnya, pada saat pelaksanaan kegiatan, beberapa masyarakat masih ada yang bersedia meluangkan waktunya untuk bergotong-royong. Setidaknya, alokasi dana untuk upah tenaga kerja telah berkurang dikarenakan dana yang dikelola juga tidak besar. Ini sebenarnya sebuah proses menghidupkan kembali nilai-nilai yang ada di masyarakat. Jika ini sebuah proyek, maka bisa saja kegiatan tersebut di tenderkan atau diberikan kepada pihak ketiga sebagai pelaksana kegiatan. Tetapi kenyataannya tidak demikian.

Kemudian, pada saat sebagian kondisi masyarakat telah terbentuk hal seperti diatas, apakah wajar jika mereka memperoleh perlakuan yang tidak manusiawi?? Apakah keberadaan mereka tidak lagi dihargai layaknya fitrah manusia pada umumnya?? Keswadayaan mereka, sifat social dan kerelawanan mereka yang tanpa gaji sepeserpun dibalas berurusan dengan pihak hukum?? Sepertinya kita semua harus mengkaji lebih dalam dan belajar dengan mereka (masyarakat). Kita perlu belajar dari kerelawanan mereka, partisipasi mereka, yang berupaya memperjuangkan aspirasi dan kebutuhannya yang pada akhirnya mereka sendiri yang akan melakukannya.

Disinilah letak peran beberapa pihak untuk bisa mensupport pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Muntok. Peran masyarakat telah terbangun dengan meletakkan pondasi kerelawanan diantara mereka. Termasuk teman-teman media cetak/massa juga bisa memberikan sumbangsihnya dengan mensupport beberapa agenda pemberdayaan di Kecamatan Muntok. Misalnya, hadir pada saat agenda pengorganisasian masyarakat, musyawarah bersama sampai dengan menjadi jembatan integrasi program perencanaan masyarakat dengan pihak-pihak lainnya. Demikian pula peran pemerintah daerah, selain support anggaran, diharapkan juga dapat mensupport motivasi masyarakat untuk terus berkarya meskipun masyarakat hanya memiliki modal kemauan dan kerelawanan. Disamping itu, pihak aparat hukum juga bisa berkontribusi dengan memberikan support kepada masyarakat melalui agenda-agenda penguatan kapasitas masyarakat di dalam menggali potensinya. Bukan malah sebagai momok (baca; mencari-cari ruang dan peluang atau kesalahan) bagi masyarakat yang tengah belajar menentukan sejarahnya sendiri.

Saya yakin, jika seluruh elemen di Kabupaten Bangka Barat, khususnya di Kecamatan Muntok ini bersatu, agenda pemberdayaan masyarakat, menghidupkan kembali budaya kerelawanan dan sifat social dalam kerangka PNPM Mandiri Perkotaan, keberhasilan dan kemandirian masyarakat hanya menunggu waktu.

Akhirnya, penyadaran sebagai proses inti pembelajaran haruslah memberi ruang dan waktu bagi setiap diri untuk diberi kesempatan menguraikan struktur dan pola kesadaranya sendiri. Dunia kesadaran harus tetap ajeg. Tidak boleh berhenti, mandeg dan senantiasa harus tetap berproses, berkembang dan meluas sampai ke titik kesadaran naïf dan massif. TULISAN ini hanya sekedar wacana untuk ditelaah dan didiskusikan. Bagaimana kita membangun dan menciptakan sebuah transformasi social dalam konteks dan implementasi PNPM Mandiri Perkotaan. Jika kita tidak mampu mengambil bagian dari proses penyelesaian, maka kita adalah merupakan bagian dari persoalan.

Pelatihan Tim Pengelola Pemeliharaan Prasarana


Hasil-hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang berupa prasarana, Simpan Pinjam, Kegiatan bidang pendidikan dan kesehatan merupakan asset bagi masyarakat yang wajib dipelihara, dikembangkan dan dilestarikan. Sebagaimana sanksi yang ditentukan dari pemerintah, bahwa jika hasil kegiatan tidak dikelola dengan baik seperti tidak terpelihara atau bahkan tidak bermanfaat atau pengembalian macet, maka desa atau kecamatan tidak akan mendapat dan dari PNPM Mandiri Perdesaan tahun berikutnya (kutipan dari PTO tentang pemeliharaan program)
Untuk menjaga dan melestarikan hasil kegiatan PNPM MP kemaren hari selasa tanggal 21 Desember 2010 telah dilakukan Pelatihan Tim Pengelola Pemeliharaan Prasarana (TP3) dengan menghadirkan 3 orang anggota TP3 dari masing-masing desa se-kecamatan Banyuptih diawali dengan pembukaan yang dipimpin oleh ketua UPK kemudian dilanjutkan dengan pemaparan Materi pelatihan TP3 oleh Bapak Pratama selaku FT kecamatan Banyuputih,
Bapak pratama menyampaikan bahwa pemeliharan wajib dilakukan karena pemeliharaan ini adalah bahasa lain rasa syukur, tidak hanya pada pembangunan fisik saja akan tetapi Simpan Pinjam juga kaitannya dengan pelestarian pengembalian pinjaman kepada UPK, kemudian bapak pratama menjelaskan tugas dan tanggung jawab sebagai TP3. Pada acara Pelatihan TP3 ini juga dibahas detail tentang kiat-kiat pemeliharaan dari masing-masing hasil kegiatan PNPM di Kecamatan Banyuputih mulai jadwal pemeliharaan proses inventarisasi sampai dengan perbaikan yang harus dilakukan. Juga membahas tentang rencana kegiatan pemeliharaan berikut dengan rencana pendapatan sumber dananya.   
Puncak dari acara pelatihan TP3 ini adalah dengan memberikan gambar Pembangunan TK dan Plengsengan kepada seluruh peserta dan peserta diharap dapat memberikan tanggapan terhadap gambar tersebut apakah yang perlu diinventarisasi dan kemungkinan yang akan diperbaiki dalam waktu dekat, dan menggolongkannya kepada masalah ringan, sedang atau berat sehingga TP3 dapat mengatur sedemikian rupa system pemeliharaannya nanti. Bapak pratama mengharap bahwa nantinya TP3 dapat melaporkan hasil kegiatannya ke kecamatan yang nanntinya akan menjadi tambahan nilai pada saat MAD prioritas tahun 2011.