SEMARANG - Sejumlah 461 UPK se Jateng dengan aset tidak kurang Rp 901 milyar (Kondisi Desember 2010) mampu memberikan daya ungkit bagi kehidupan masyarakat miskin di pedesaan. Sebanyak 77.500 orang yang bergerak di usaha kecil mencecap aliran modal usaha dari UPK PNPM di wilayah masing-masing. Inilah pengejawantahan Bali Ndeso Mbangun Deso di level bawah.
Itu semua tentu tidak bisa dilepaskan dari peran pengelola UPK yang tersebar di 29 Kabupaten lokasi PNPM-MP, FK, Faskab dan Korprov dan Satkernya. Lantas, bagaimana membangun penguatan kapasitas kelembagaan UPK itu sendiri. Untuk itulah, diselenggarakan seminar regional pengembangaan kelembagaan UPK menuju keberdayaan ekonomi rakyat melalui PNPM-MP.


Agenda ini berlangsung di Aula Bapermades Prov. Jateng, 15 April 2011 yang diikuti oleh unsur Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Unit Pengelola Kegiatan (UPK), fasilitator PNPM-MP kecamatan dan Kabupaten se Jateng serta SKPD Bapermades Kabupaten se Jateng. Seminar dibuka oleh Kepala Bapermades Prov. Jateng.

Agenda strategis ini dimaksudkan mampu meningkatkan kapasitas pengurus UPK dalam melayani masyarakat miskin di pedesaan dan optimalisasi peran dan fungsi BKAD dalam fungsi kerjasama antar desa.

Langkah-langkah strategis dalam pengembangan UPK, diantaranya menggalang kerjasama/sinkronisasi program secara sinergis, berorientasi kepada masyarakat miskin, menggerakkan dan melaksanakan kegiatan sektor informal, sektor unggulan masyarakat, mengelola modal usaha bersama yang dikelola UPK sebagai asset rakyat peduli pada rakyat miskin dan bagi SKP terkait harus meningkatkan pengendalian PNPM-MP, demikian diungkapkan Kepala Bapermades Prov. Jateng dalam sambutan seminar tersebut.

Seminar ini merupakan salah satu rangkaian Jambore UPK PNPM-MP Jateng 2011. Untuk Jambore berlangsung di Stadion Tri Lomba Juang Semarang, di samping ada pameran produk unggulan masing-masing UPK juga diselenggarakan kegiatan lomba memasak dalam rangka Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) yang dibuka oleh Gubernur Jateng pada hari Sabtu (16/4).


Ke depan tantangan UPK dan PNPM-MP umumnya adalah secara terus menerus harus mampu menurunkan angka kemiskinan Jateng yang saat ini menempati 16,56% dari 34 juta penduduk yang sebagaian besar bermukim di pedesaan. UPK telah menjadi pilihan masyarakat dengan sektor perdagangannya tanpa mengabaikan sektor pertanian sebagai basis pedesaan. Inilah terjemahan fungsi UPK dalam layanan keuangan masyarakat, lebih fokus pada masyarakat berpenghasilan rendah (miskin) dan dengan prosedur/mekanisme yang lebih fleksibel bagi masyarakat pedesaan.

UPK merupakan bagian atau sub system PNPM-MP dengan ciri berbasis masyarakat, kegiatannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan membuka peluang luas bagi pengembangbiakan partisipasi masyarakat


Sumber : http://www.jatengprov.go.id/