Desa Sumberanyar

Desa Sumberejo

Desa Sumberwaru

Desa Banyuputih

Perguliran SPP
















Kehadiran PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan Banyuputih
banyak memberikan manfaat utamanya kepada masyarakat miskin, tidak hanya dalam
konteks pembangunan infra struktur, seperti halnya pembangunan sarana prasarana
dan pembangunan pendidikan, tapi juga membangun kesejahteraan masyarakat
melalui program yang berbasis pemberdayaan. Membangun usaha di bidang ekonomi misalnya,
mengembangkan usaha kelompok, menambah modal usaha adalah beberapa trik yang
ampuh dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Bahkan mendorong
untuk hidup lebih baik dan mandiri.
Simpan Pinjam
Khusus Perempuan (SPP) salah satu produk PNPM Mandiri Perdesaan yang dihadirkan
dalam upaya pengentasan kemiskinan tersebut. Hanya saja SPP ini diperuntukkan
bagi mereka yang perempuan dan berkelompok itupun kelompoknya harus berdiri
minimal satu tahun.
















Saat ini sudah dibuka untuk perguliran yang ke 7, bagi kelompok yang
berminat silahkan mengajukan proposal ke UPK Kecamatan Banyuputih. kesempatan ini
terbuka luas bagi kelompok-kelompok perempuan yang ada di kecamatan Banyuputih
untuk ikut serta memanfaatkan kucuran kredit dari PNPM Mandiri Perdesaan
dibawah Kelola UPK Kecamatan Banyuputih ini. Adapun data yang perlu dilengkapi
dalam proposal pengajuan dana SPP ini adalah sebagai berikut :


  1. Surat Permohonan Kredit

  2. Profil Kelompok

  3. Rencana Kegiatan Kelompok (RKK)

  4. Daftar Usulan Kelompok SPP

  5. Pernyataan Tanggung Renteng

  6. Surat Pernyataan Peminjam

  7. Surat Pernyataan dari Kepala Desa 

  8. Rencana Angsuran Kredit Anggota (RAK)

  9. Rencana Pengembalian Kredit Kelompok (RPK)

  10. Fotocopy KTP masing-masing Anggota kelompok

  11. Fotocopy Tabungan Kelompok 












Untuk contoh proposal pengajuan Dana SPP lengkap, dapat anda DOWNLOAD DISINI atau Datang ke kantor UPK kecamatan Banyuputih pada jam kerja..





Ruang Silaturahmi Dengan BAPPEDA Bangka Barat

Ruang Silaturahmi Dengan BAPPEDA Bangka Barat
Ruang Silaturahmi Dengan BAPPEDA Bangka Barat
Ruang Silaturahmi Dengan BAPPEDA Bangka Barat -Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan bukan hanya terfokus pada masyarakat (baca;masyarakat miskin) tetapi juga kepada pemerintah daerah. Selasa, 20 Juli 2010, ruang silaturahmi dengan BAPPEDA Bangka Barat di buka untuk saling bertukar pikiran dan pendapat di dalam menyikapi pelaksanaan PNPM MAndiri Perkotaan. Baik soal pelaksanaan kegiatan yang meliputi progrees capaian sampai dengan persoalan pendampingan di wilayah dampingan PNPM Mandiri Perkotaan.

Diawali dari himbauan BAPPEDA dalam hal ini Pak Syaiful Pudri, bahwa pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan hendaknya mengacu pada kebutuhan masyarakat. Indikatornya adalah dari masyarakat, untuk masyarakat dan oleh masyarakat. Dengan memperhatikan alokasi dana yang ada, sehingga jika dana telah masuk ke rekening LKM segera untuk melakukan input dan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Beliau juga menghimbau bahwa administrasi berkenaan dengan pemberkasan dan laporan hendaknya juga menjadi perhatian karena setiap akhir tahun akan dilakukan audit, baik capaian program sampai dengan laporan keuangan.

Tentunya ini menjadi saran dan masukan serta motivasi yang baik buat LKM sebagai lembaga amanah warga, dalam melakukan inventarisasi kegiatan sampai dengan laporan pelaksanaan kegiatan di masyarakat. Namun sayang, dengan keterbatasan waktu beliau harus meninggalkan ruang pertemuan untuk menghadiri pertemuan di tempat lain guna membahas perencanaan anggaran Kabupaten Bangka Barat tahun depan.

Selain Pak Syaiful Pudri juga hadir PJOK Kecamatan Muntok, Pak Dekky Edward. Beliau juga menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan mengacu pada kebutuhan masyarakat. Tetapi hal yang sangat disayangkan beliau adalah bahwa selama ini beliau belum sempat untuk melakukan kunjungan langsung ke lapangan. Sehingga kedepan diharapkan beliau dapat turun langsung ke lapangan untuk meninjau dan melihat dari dekat hasil kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Muntok. Hal ini tentunya menjadi masukan positif buat LKM dan Fasilitator untuk bersama-sama melakukan kunjungan ke lokasi kegiatan bersama dengan PJOK Kecamatan.

Agenda inti silaturahmi ini adalah koordinasi kegiatan di lapangan. Askorkot PNPM Mandiri Perkotaan (Dini RM) menyampaikan soal capaian lapangan mulai dari kegiatan lingkungan, sosial dan ekonomi. Selain itu juga disampaikan rencana penyerapan alokasi dana BLM Tahun Anggaran 2010 ini. Bahwa untuk tahun 2010 ini alokasi dana BLM 1, 2 dan 3 Putaran 3 harus bisa terserap seluruhnya, dengan dimulai dari penyiapan berkas pencairan, pembuatan proposal, rencana penggunaan dana, pelaksanaan kegiatan di masyarakat sampai dengan laporan pertanggungjawaban kegiatan.

Ini menjadi tantangan tersendiri mengingat masih ada beberapa kendala lapangan diantaranya pelaksanaan ekonomi bergulir. Issue ini menjadi tema diskusi menarik di kalangan LKM yang hadir. Mulai dari sharing strategi pelaksanaan ekonomi bergulir sampai dengan sanksi apa yang bisa diberikan jika di lapangan mengalami kemacetan dalam pengembalian. Beberapa LKM meminta penjelasan apakah bisa untuk di bawa ke pihak berwajib untuk memberikan efek jera.

"Sebenarnya dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan lebih baik memberikan sanksi sosial dengan melibatkan pihak pemerintahan yaitu Lurah/Kepala Desa. Namun jika usaha tersebut masih belum bisa, maka surat perjanjian pinjaman bergulir bisa diberlakukan yang menyebutkan bisa di bawa ke paniteraan pengadilan negeri", imbuh Askorkot mengutip penyampaian Hendra Putra sebagai Fasilitator Ekonomi.

Berkenaan dengan kegiatan lingkungan, oleh Widodo sebagai Senior Fasilitator, di tampilkan foto-foto kegiatan mulai dari kondisi awal, pengerjaan sampai dengan kondisi seratus persennya. Hal ini untuk memberikan motivasi kepada LKM bahwa kegiatan yang masyarakat lakukan terdokumentasi dan ditampilkan secara bersama di ruang pertemuan. Pak Syaiful Pudri bahkan menilai pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan sungguh jauh nilai dananya jika dibandingkan dengan proyek. Hal itu beliau ungkapkan saat ditampilkan foto pelaksanaan pembuatan jembatan Air Ketok di Kelurahan Tanjung yang hanya menggunakan dana BLM sebesar 35 juta rupiah dan selebihnya swadaya masyarakat dengan total seluruh anggaran mencapai lebih dari 65 juta rupiah.

PERPUSTAKAAN DIGITAL PNPM Mandiri Perdesaan

PERPUSTAKAAN DIGITAL PNPM Mandiri Perdesaan
PERPUSTAKAAN DIGITAL PNPM Mandiri Perdesaan
PERPUSTAKAAN DIGITAL PNPM Mandiri Perdesaan
Guna melengkapi informasi kepada masyarakat umum, Tim Fasilitator Muntok juga menampilkan beberapa buku yang berkaitan dengan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan. Harapannya selain informasi terkait pelaksanaan proses di wilayah dampingan, juga terdapat acuan atau petunjuk untuk masyarakat secara umum.

Berikut beberapa hal dalam PERPUSTAKAAN DIGITAL ini :


  • 1. Pedoman Pelaksanaan dan Evaluasi

    Berisi acuan pelaksanaan kegiatan untuk mengevaluasi capaian lapangan.



  • 2. Catatan Seorang Fasilitator
    Sebuah catatan seorang fasilitator didalam mendampingi masyarakat. Adalah kisah nyata dan apa adanya. Diungkap secara lugas, dan tanpa rekayasa.



  • 3. Logo PNPM Perkotaan
    Logo PNPM Mandiri Perkotaan yang di desain khusus oleh Tim Muntok. Merupakan logo terbaru hasil karya Tim Muntok.



  • 4. Perencanaan Jangka Menengah (PJM)
    Berisi Perencanaan Jangka Menengah (PJM) masyarakat Kelurahan di wilayah dampingan Kecamatan Muntok.

    Perencanaan Jangka Menengah Kegiatan PNPM di Kecamatan Muntok

    Perencanaan Jangka Menengah (PJM) di Kecamatan Muntok merupakan hasil penggalian kebutuhan di masyarakat dan akan menjadi perencanaan masyarakat dalam tiga tahun kedepan. Meskipun demikian, hal ini tidak menjadi acuan baku dan kaku karena setiap saat dan waktu, kondisi di masyarakat terus mengalami perubahan.
    Namun, sebagai bagian perencanaan, dengan keterlibatan masyarakat disusun beberapa agenda perencanaan program. Harapannya ini menjadi rencana masyarakat yang dikoordinir oleh LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat). Berikut beberapa Perencanaan Jangka Menengah milik masyarakat di wilayah dampingan Kecamatan Muntok.

    Kelurahan Sungai Daeng :
    1. Pendahuluan
    2. Gambaran Umum Kondisi Daerah
    3. Visi Misi dan Tujuan
    4. Strategi dan Sasaran Kegiatan
    5. Analisa Permasalahan
    6. Rencana Program
    7. Penutup
    8. Lampiran

    Kelurahan Sungai Baru :
    1. Pendahuluan
    2. Gambaran Umum Kondisi Daerah
    3. Visi Misi dan Tujuan
    4. Strategi dan Sasaran Kegiatan
    5. Analisa Permasalahan
    6. Rencana Program
    7. Penutup
    8. Lampiran

    Sekilas Tentang Bangka Barat

    Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tanggal 25 Februari 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Barat dan Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Neraga Nomor 4268), menandai terbentuknya Kabupaten Bangka Barat bersama 3 (tiga) kabupaten pemekaran lainnya dengan Ibukota Muntok sebagai salah satu kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Bangka.

    Secara geografis posisi Kabupaten Bangka Barat terletak pada ujung barat dari Pulau Bangka yang membentuk semenanjung, dengan luas wilayah lebih kurang 2.820,61 km2 dengan batas-batas sebagai berikut :

    - Sebelah Utara, berbatasan dengan Laut Natuna.
    - Sebelah Selatan, berbatasan dengan Selat Bangka.
    - Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Bangka.
    - Sebelah Barat, berbatasan dengan Selat Bangka.

    Secara administratif Kabupaten Bangka Barat terbagi menjadi 5 (lima) kecamatan, 4 (empat) kelurahan, 53 (lima puluh tiga) desa definitif dan 135 (seratus tiga puluh lima) dusun/lingkungan.Secara topografi, wilayah Kabupaten Bangka Barat terdiri dari rawa-rawa, daratan rendah, bukit-bukit dengan puncak bukit terdapat hutan lebat, sedangkan pada daerah rawa terdapat hutan bakau dengan rendah daerah pantai landai berpasir.

    Sebagai bagian dari daratan maka Kabupaten Bangka Barat berikilim sama seperti kabupaten lain di Pulau Bangka yakni beriklim tropis tipe A dengan variasi curah hujan antara 2,4 hingga 460,2 mm tiap bulan untuk tahun 2004, dengan curah hujan terendah pada bulan Agustus.

    Suhu rata-rata berdasarkan data dari Stasiun Meteorologi Pangkalpinang menunjukkan variasi antara 25,9 hingga 28,3o Celcius. Sedangkan kelembaban udara bervariasi antara 72 hingga 89 persen pada tahun 2004.

    Pada umumnya sungai – sungai di daerah Kabupaten Bangka Barat berhulu di daerah perbukitan dan bermuara di pantai laut. Sungai – sungai yang terdapat di wilayah Kabupaten Bangka Barat antara lain Sungai Menjelang, Sungai Kampak, Sungai Buluh, Sungai Kayu Arang, dll

    Kontak Kami

    Jika ada masukan, keluhan dan saran serta kritik berkenaan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, silahkan isikan pada form dibawah ini.


    Silahkan isi Form dibawah ini :

    Nama (wajib diisi)*
    Email (wajib diisi)*
    Judul Masukan/Saran/Kritik (wajib diisi)*
    Isi Masukan/Saran/Kritik (wajib diisi)*
    Image Verification
    captcha
    Silahkan isi dengan kode disamping:
    [Refresh Kode][What's This?]

    Daftar Isi

    Tunggu ya, lagi loading ni.....




    Komposisi Personil Pendamping

    Komposisi personi pendamping atau fasilitator kelurahan di Kecamatan Muntok telah mengalami perubahan beberapa kali. Namun hal tersebut tidak lantas mengubah arah dari memperjuangkan tujuan dari pemberdayaan itu sendiri.

    Per Juli 2010, komposisi personil pendamping (Fasilitator Kelurahan) di Kecamatan Muntok adalah sebagai berikut :

    Table:Komposisi Personil Pendamping
    FotoNamaPosisiNo Telephon
    WidodoSenior Fasilitator0813-93977885
    Hendra PutraFaskel Ekonomi0812-78869765
    GustinaFaskel CD0813-67162216
    LustinaFaskel Ekonomi0821-75175883
    Syaipul BahriFaskel Teknik0821-75175883

    Tentang P2KP - PNPM Mandiri Perkotaan

    Tentang P2KP - PNPM Mandiri Perkotaan
    Tentang P2KP - PNPM Mandiri Perkotaan
    Tentang P2KP - PNPM Mandiri Perkotaan -Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan program pemerintah yang secara substansi berupaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui konsep memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk Pemerintah Daerah dan kelompok peduli setempat, sehingga dapat terbangun "gerakan kemandirian penanggulangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan", yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip universal. [Dikutip dari : Buku Pedoman Umum P2KP-3, Edisi Oktober 2005]

    Permasalahan kemiskinan di Indonesia sudah sangat mendesak untuk ditangani. Khususnya di wilayah perkotaan, salah satu ciri umum dari kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan permukiman yang jauh dibawah standar kelayakan, serta mata pencaharian yang tidak menentu.

    Tentang P2KP - PNPM Mandiri Perkotaan Disadari bahwa selama ini banyak pihak lebih melihat persoalan kemiskinan hanya pada tataran gejala-gejala yang tampak terlihat dari luar atau di tataran permukaan saja, yang mencakup multidimensi, baik dimensi politik, sosial, ekonomi, aset dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari dimensi-dimensi dari gejala-gejala kemiskinan tersebut muncul dalam berbagai bentuk, seperti antara lain :
    • Dimensi Politik , sering muncul dalam bentuk tidak dimilikinya wadah organisasi yang mampu memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat miskin, sehingga mereka benar-benar tersingkir dari proses pengambilan keputusan penting yang menyangkut diri mereka. Akibatnya, mereka juga tidak memiliki akses yang memadai ke berbagai sumber daya kunci yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan hidup mereka secara layak, termasuk akses informasi;

    • Dimensi Sosial sering muncul dalam bentuk tidak terintegrasikannya warga miskin ke dalam institusi sosial yang ada,terinternalisasikannya budaya kemiskinan yang merusak kualitas manusia dan etos kerja mereka, serta pudarnya nilai-nilai kapital sosial;

    • Dimensi Lingkungan sering muncul dalam bentuk sikap, perilaku, dan cara pandang yang tidak berorientasi pada pembangunan berkelanjutan sehingga cenderung memutuskan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kurang menjaga kelestarian dan perlindungan lingkungan serta permukiman;

    • Dimensi Ekonomi muncul dalam bentuk rendahnya penghasilan sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sampai batas yang layak; dan

    • Dimensi Aset, ditandai dengan rendahnya kepemilikan masyarakat miskin ke berbagai hal yang mampu menjadi modal hidup mereka, termasuk aset kualitas sumberdaya manusia (human capital), peralatan kerja, modal dana, hunian atau perumahan, dan sebagainya.

    Karakteristik kemiskinan seperti tersebut di atas dan krisis ekonomi yang terjadi telah menyadarkan semua pihak bahwa pendekatan dan cara yang dipilih dalam penanggulangan kemiskinan selama ini perlu diperbaiki, yaitu ke arah pengokohan kelembagaan masyarakat. Keberdayaan kelembagaan masyarakat ini dibutuhkan dalam rangka membangun organisasi masyarakat warga yang benar-benar mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin, yang mandiri dan berkelanjutan dalam menyuarakan aspirasi serta kebutuhan mereka dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik di tingkat lokal, baik aspek sosial, ekonomi maupun lingkungan, termasuk perumahan dan permukiman.

    Penguatan kelembagaan masyarakat yang dimaksud terutama juga dititikberatkan pada upaya penguatan perannya sebagai motor penggerak dalam ‘melembagakan' dan ‘membudayakan' kembali nilai-nilai kemanusiaan serta kemasyarakatan (nilai-nilai dan prinsip-prinsip di P2KP), sebagai nilai-nilai utama yang melandasi aktivitas penanggulangan kemiskinan oleh masyarakat setempat. Melalui kelembagaan masyarakat tersebut diharapkan tidak ada lagi kelompok masyarakat yang masih terjebak pada lingkaran kemiskinan, yang pada gilirannya antara lain diharapkan juga dapat tercipta lingkungan kota dengan perumahan yang lebih layak huni di dalam permukiman yang lebih responsif, dan dengan sistem sosial masyarakat yang lebih mandiri melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

    Kepada kelembagaan masyarakat tersebut yang dibangun oleh dan untuk masyarakat, selanjutnya dipercaya mengelola dana abadi P2KP secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Dana tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membiayai kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan, yang diputuskan oleh masyarakat sendiri melalui rembug warga, baik dalam bentuk pinjaman bergulir maupun dana waqaf bagi stimulan atas keswadayaan masyarakat untuk kegiatan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat, misalnya perbaikan prasarana serta sarana dasar perumahan dan permukiman.

    Model tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk penyelesaian persoalan kemiskinan yang bersifat multi dimensional dan struktural, khususnya yang terkait dengan dimensi-dimensi politik, sosial, dan ekonomi, serta dalam jangka panjang mampu menyediakan aset yang lebih baik bagi masyarakat miskin dalam meningkatkan pendapatannya, meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman meraka maupun menyuarakan aspirasinya dalam proses pengambilan keputusan. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut, maka dilakukan proses pemberdayaan masyarakat, yakni dengan kegiatan pendampingan intensif di tiap kelurahan sasaran.

    Melalui pendekatan kelembagaan masyarakat dan penyediaan dana bantuan langsung ke masyarakat kelurahan sasaran, P2KP cukup mampu mendorong dan memperkuat partisipasi serta kepedulian masyarakat setempat secara terorganisasi dalam penanggulangan kemiskinan. Artinya, Program penanggulangan kemiskinan berpotensial sebagai “gerakan masyarakat”, yakni; dari, oleh dan untuk masyarakat.

    Profil UPK Wagir dan Wajak


















    Profil UPK Wonosari














    Optimalisasi Tahapan Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan adalah sebuah upaya penciptaan akselerasi waktu tahapan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program dengan memanfaatkan proses dan hasil perencanaan program yang dikelola oleh masyarakat. (dikutip dari PTO Optimalisasi). Untuk mencapai ini semua diperlukan persiapan yang matang sehingga seluruh rangkaian kegiatan dalam program PNPM-MP dapat berjalan sesuai harapan Program. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten situbondo dalam hal ini adalah BPMP Kabupaten Situbondo sebagai liding sektor PNPM Mandiri Perdesaan telah melakukan rapat koordinasi dengan PJOk Kabupaten, Fasilitator Kabupaten, Pjok Kecamatan, Fasilitator Kecamatan dan Ketua UPK se-Kabupaten Situbondo. Pada acara rakor hari Selasa tanggal 07 Juli 2010 ini dibahas beberapa point penting diantaranya adalah : 
    1. Progress dari masing-masing kecamatan se-kabupaten Situbondo baik pelaksanaan dan perencanaan program maupun pengelolaan dana bergulir. 
    2. Evaluasi kegiatan 
    3. Rencana Kerja Tindak Lanjut 
    4. Kendala di lapangan
    5. dan Persiapan Penyusunan RPJM Desa 
    Acara yang dimoderasi oleh Bpk. H. M. Solikhan, S.Sos, M.Si selaku Pjok Kabupaten Situbondo, Juga membahas tentang Surplus UPK untuk perolehan Dana Sosial Rumah Tangga Miskin yang didapat dari hasil pengelolaan dana bergulir di UPK. Diharapkan Dana Sosial ini benar-benar tepat sasaran dan lebih bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga keberadaan PNPM Mandiri Perdesaan tidak bisa dipandang sebelah mata karena sudah memberikan bukti yang nyata dengan memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya..