kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat,

Kegiatan PNPM Bangka Belitung Barat
Kegiatan PNPM Bangka Belitung Barat
Salah satu kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, adalah pinjaman bergulir yang bertujuan memberikan akses pinjaman guna meningkatkan ekonomi rumah tangga masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang selama ini selalu tersisihkan di dalam memperoleh akses pinjaman ke lembaga keuangan formal. Akses pinjaman yang dikelola oleh Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) melalui gugus fungsi Unit Pengelola Keuangan (UPK), saat ini hanya diperbolehkan untuk kelompok masyarakat dan bukan individu atau perorangan.

Dalam perjalanannya, telah terdapat beberapa kelompok masyarakat yang memanfaatkan pinjaman bergulir ini untuk tambahan modal usaha, dengan sistem angsuran per bulan dan jasa yang ditetapkan oleh Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) mengikuti perkembangan pasar. Rata-rata jasa pinjaman tidak lebih dari 1,5%, dikarenakan yang menjadi sasaran utama adalah masyarakat menengah ke bawah agar mampu meningkatkan pendapatan ekonomi rumah tangga nya.

Sabtu, 28 Mei 2011, Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Amanah di Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, mengadakan rembug dengan agenda pembentukan tim penagih untuk meningkatkan pengembalian pinjaman bergulir. Tim ini terdiri atas pengurus Unit Pengelola Keuangan (UPK), Dewan Pengawas dan beberapa anggota LKM, yang bertugas menjaga pengembalian pinjaman bergulir ini tetap stabil dan mengalami peningkatan agar masyarakat lainnya dapat memanfaatkan dana pinjaman.

Koordinator LKM Amanah, Darul Qudni, SPd mengatakan, tim yang mulai bertugas 1 Juni 2011 kedepan, akan menginvetarisir nama-nama peminjam, selanjutnya akan melakukan kunjungan berkala guna menjalin kontak person dan ikatan psikologis, bahwa dana ini bukan milik perorangan, tetapi hak masyarakat banyak, yang bermanfaat untuk peningkatan perekonomian keluarga. Sehingga kedepan, kegiatan yang merupakan pondasi awal untuk memperoleh akses keuangan perbankan ini, bisa berjalan secara berkelanjutan dan bisa berkembang di dalam melayani masyarakat Kelurahan Sungai Baru.

Selain itu, LKM Amanah juga akan berusaha merangkul beberapa tokoh masyarakat dan tokoh agama, untuk saling mengingatkan, bahwa suatu pinjaman adalah mutlak dikembalikan. Yang namanya pinjaman pertanggungjawabannya akan sampai di akhirat kelak. Semoga dengan dibentuknya tim penagih, pengembalian pinjaman bergulir bisa terus meningkat, agar dapat terus melayani masyarakat, khususnya menengah kebawah.

PPK Bangka Barat Kunjungi Sungai Daeng


PPK Bangka Barat Kunjungi Sungai Daeng Dalam upaya mendekatkan pihak pemerintah daerah dengan masyarakat (baca;LKM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan kunjungan ke salah satu lokasi PNPM Mandiri Perkotaan wilayah Kabupaten Bangka Barat, yakni di Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok.

Kunjungan dengan agenda diskusi sebagai alat silaturahmi dan monitoring, di fokuskan di Sekretariat LKM Lestari Kelurahan Sungai Daeng, Jumat, 27 Mei 2011. Pak Novaroli, ST (PPK Kabupaten Bangka Barat, red), tiba di Sekretariat LKM pukul 14.00 WIB. Kunjungan yang rencananya melibatkan juga Satker, namun tidak bisa terpenuhi dikarenakan Satker Kabupaten tengah menghadiri rapat. Sehingga hanya PPK yang dapat hadir dalam kunjungan ini.

Pak Ngadiyo, selaku LKM didampingi dengan UPL, Pak Amad Kardi, menyampaikan capaian pelaksanaan kegiatan khususnya kegiatan Tahun Anggaran 2010, yang saat ini telah selesai dilaksanakan, dan kedepan LKM memerlukan bimbingan untuk dapat mengusulkan kebutuhan masyarakat kepada pihak lainnya, selain dari dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan.

Dalam kesempatan itu, Pak Novaroli menyampaikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan harus memberikan akses manfaat kepada masyarakat miskin sebagai sasaran program PNPM Mandiri Perkotaan. Beliau mengatakan, "Saya masih baru Pak, menggantikan PPK yang lama, jadi masih belajar juga bagaimana PNPM Mandiri Perkotaan".

"Namun kami ingin mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan dan rencana apa saja yang dibuat oleh masyarakat. Jangan sampai ketika Pemda telah membuat perencanaan kegiatan, pihak LKM juga membuat perencanaan. Akhirnya tidak ada sinergi yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih kegiatan. Yang terpenting, kita terus melakukan koordinasi, dan jika dibutuhkan kami siap memberikan saran dan masukan." lanjut beliau.

Dalam kesempatan itu juga, Pak Amad Kardi sebagai UPL menyampaikan apakah sebagai LKM bisa meminjam alat dari PU untuk membantu kegiatan di masyarakat. Khususnya dalam kegiatan perataan tanah yang membutuhkan alat berat?

"Silakan saja Pak, buat pengajuan ditujukan kepada Kepala Dinas. Asal alat kita masih stand by, Insya Allah bisa dibantu. Jangan sampai minta bantuannya pas alat kita sedang dipakai dalam masa-masa sibuk mengerjakan proyek." imbuh Pak Novaroli.

Dikarenakan ada beberapa hal yang harus beliau lakukan di kantor, maka kunjungan lapangan ini baru sebatas diskusi, dan belum melihat hasil kegiatan fisik di lapangan. Semoga saja kedepan, kunjungan seperti ini bisa tetap berlanjut dan memberikan suntikan motivasi kepada masyarakat. Amiin..

Terimakasih Pak Novaroli atas kunjungannya, kebahagiaan tak terkira bagi LKM yang telah mendapat kunjungan untuk kali pertamanya dari PPK Kabupaten. Dan setelah ini, LKM akan menyusun rencana kegiatan agar bisa memaksimalkan pelaksanaan kegiatan di masyarakat.

In Service Training


Pelestarian asset PNPM Mandiri memang seharusnya menjadi hal yang paling penting untuk dibahas dalam seluruh even baik rapat ataupun musyawarah yang ada di PNPM. Hal ini dimaksudkan agar seluruh asset masyarakat dapat terus dinikmati dan dikembangkan. Yang termasuk didalamnya adalah pelestarian terhadap asset Pengembalian SPP. Hari Rabu tanggal 25 Mei 2011 telah dilakukan In Service training yang bertempat di kantor UPK Kecamatan Banyuputih tentang penanganan pinjaman bermasalah.
Dengan di narasumberi oleh Fasilitator Kecamatan Pemberdayaan Kecamatan Banyuputih Febrie Guntur Setiaputra, SS acara yang berdurasi kurang lebih 2 jam itu membahas seluruh pola dan mekanisme penanganan pinjaman bermasalah. Dengan menghadirkan semua kader dari masing-masing desa. Beberapa hal yang dibahas didalamnya adalah:
Sejatinya Pinjaman bermasalah itu harus dilakukan identifikasi terlebih dahulu dengan melihat terhadap data yang ada di UPK sumbernya (LPP, Kartu Kredit, Laporan kolektibilitas, SPK, Daftar Penerima Manfaat dan BA) jika sudah ada data awal seperti surat pernyataan. ini dimaksudkan agar pada saat turun ke lapangan tidak terjadi sanksi data antar kelompok dengan UPK.
Melakukan konfirmasi pinjaman terhadap kelompok dengan berdasarkan Kewajaran, Kepatuhan, Kemauan Pengurus, Kemampuan Internal, dan kemampuan Eksternal sesuai yang kemudian akan dilakukan peng-kategorisai-an terhadap tunggakan. Apakah karena aspek kelembagaan, Microfinance, Penyelewengan atau force majure.
Melakukan klarifikasi dan validasi pinjaman bermasalah terhadap seluruh anggota kelompok. Dengan form-form yang sudah disiapkan
Sekalian pada pertemua kali ini juga membahas tentang Rencana Kerja Tindak Lanjut untuk dikoordinaikan dengan pelaku yang lainnya untuk penjadwalan turun terhadap kelompok pinjaman bermasalah, dan semoga membuahkan hasil yang maksimal.

In Service Training


Pelestarian asset PNPM Mandiri memang seharusnya menjadi hal yang paling penting untuk dibahas dalam seluruh even baik rapat ataupun musyawarah yang ada di PNPM. Hal ini dimaksudkan agar seluruh asset masyarakat dapat terus dinikmati dan dikembangkan. Yang termasuk didalamnya adalah pelestarian terhadap asset Pengembalian SPP. Hari Rabu tanggal 25 Mei 2011 telah dilakukan In Service training yang bertempat di kantor UPK Kecamatan Banyuputih tentang penanganan pinjaman bermasalah.
Dengan di narasumberi oleh Fasilitator Kecamatan Pemberdayaan Kecamatan Banyuputih Febrie Guntur Setiaputra, SS acara yang berdurasi kurang lebih 2 jam itu membahas seluruh pola dan mekanisme penanganan pinjaman bermasalah. Dengan menghadirkan semua kader dari masing-masing desa. Beberapa hal yang dibahas didalamnya adalah:
Sejatinya Pinjaman bermasalah itu harus dilakukan identifikasi terlebih dahulu dengan melihat terhadap data yang ada di UPK sumbernya (LPP, Kartu Kredit, Laporan kolektibilitas, SPK, Daftar Penerima Manfaat dan BA) jika sudah ada data awal seperti surat pernyataan. ini dimaksudkan agar pada saat turun ke lapangan tidak terjadi sanksi data antar kelompok dengan UPK.
Melakukan konfirmasi pinjaman terhadap kelompok dengan berdasarkan Kewajaran, Kepatuhan, Kemauan Pengurus, Kemampuan Internal, dan kemampuan Eksternal sesuai yang kemudian akan dilakukan peng-kategorisai-an terhadap tunggakan. Apakah karena aspek kelembagaan, Microfinance, Penyelewengan atau force majure.
Melakukan klarifikasi dan validasi pinjaman bermasalah terhadap seluruh anggota kelompok. Dengan form-form yang sudah disiapkan
Sekalian pada pertemua kali ini juga membahas tentang Rencana Kerja Tindak Lanjut untuk dikoordinaikan dengan pelaku yang lainnya untuk penjadwalan turun terhadap kelompok pinjaman bermasalah, dan semoga membuahkan hasil yang maksimal.