Koordinasi Dengan Pajabat Pembuat Komitmen (PPK)

Koordinasi Dengan Pajabat Pembuat Komitmen (PPK) PNPM MPd
Koordinasi Dengan Pajabat Pembuat Komitmen (PPK)
Setelah beberapa hari yang lalu, mengajukan ijin karena ada keperluan pribadi dan keluarga, minggu ini kami kembali lagi ke wilayah dampingan. Sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf jika di minggu-minggu kemarin mengajukan ijin tersebut. Selain ada keperluan keluarga, semangat dalam diri kami juga belum sepenuhnya kembali. Bayang-bayang soal ketidakmampuan akibat rekomposisi tim terus mengiringi pikiran kami saat ini.

Diawali adanya informasi untuk melakukan penguatan teman - teman fasilitator, kami berupaya kembali menemukan motivasi dalam diri kami yang sempat lenyap di telan gegap gempitanya dunia. Refresh untuk melakukan pendampingan, kami manfaatkan untuk mengembalikan itu semua. Dan setelah kembalinya dari penguatan teman - teman fasilitator, kami melakukan koordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kabupaten Bangka Barat.

Sambutan beliau yang hangat dan familiar, membuat kami merasa nyaman untuk melakukan diskusi dan koordinasi. Adalah Pak Novarolli, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kabupaten Bangka Barat yang baru. Dimulai dengan diskusi capaian pelaksanaan kegiatan lapangan sampai dengan rencana kedepan, membuat kami pribadi memperoleh gambaran tentang apa yang akan kami lakukan bersama-sama PPK.

Agenda terdekat adalah penyampaian rencana pelatihan bagi PPK di Batam tanggal 3 - 6 Mei 2011 ke depan. Selain itu, Pak Novarolli sebagai PPK juga menyampaikan perlunya koordinasi rutin di tataran pelaku PNPM Mandiri Perkotaan. Terutama sekali antara PPK, Satker, Bandahara dan Penguji SPM. Dan tidak menutup kemungkinan, koordinasi dengan masyarakat juga menjadi agenda diskusi kita saat ini.

Beliau juga mempunyai keinginan untuk melakukan kunjungan lapangan sebagai bentuk monitoring kegiatan di masyarakat. "Kedepan kita atur jadwal bagaimana bagusnya", lanjut beliau.

Dikarenakan minggu depan (3 - 6 Mei 2011) beliau harus menghadiri pelatihan di Batam, diskusi penentuan jadwal pertemuan akan dilanjutkan setelah beliau pulang dari pelatihan. Dan sebagai referensi pelatihan kedepan, beliau meminta data-data pendukung kegiatan lapangan serta schedule-nya.

Diskusi dengan Bendahara

Selain itu, bersama PPK dan Bendahara (Pak Irsal), dilakukan diskusi mengenai adanya revisi DIPA Kabupaten Bangka Barat. Dari alokasi dana yang ada, hanya untuk membiayai 3 Kelurahan/Desa, padahal jumlah Kelurahan/Desa di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat adalah 7 Kelurahan/Desa. Sehingga akan dilakukan revisi mengenai jumlah kelurahan/desa tersebut.

Semoga saja koordinasi hari ini memberikan manfaat bagi kita semua, terutama sekali bagi keberlangsungan program penanggulangan kemiskinan untuk masyarakat di Kabupaten Bangka Barat.

Terimakasih Pak Novarolli, Pak Irsal dan Pak Noviar (Kepala Dinas PU Kabupaten Bangka Barat).

Ditulis Oleh : Widodo

UPK PNPM-MP BERORIENTASI PADA MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

SEMARANG - Sejumlah 461 UPK se Jateng dengan aset tidak kurang Rp 901 milyar (Kondisi Desember 2010) mampu memberikan daya ungkit bagi kehidupan masyarakat miskin di pedesaan. Sebanyak 77.500 orang yang bergerak di usaha kecil mencecap aliran modal usaha dari UPK PNPM di wilayah masing-masing. Inilah pengejawantahan Bali Ndeso Mbangun Deso di level bawah.
Itu semua tentu tidak bisa dilepaskan dari peran pengelola UPK yang tersebar di 29 Kabupaten lokasi PNPM-MP, FK, Faskab dan Korprov dan Satkernya. Lantas, bagaimana membangun penguatan kapasitas kelembagaan UPK itu sendiri. Untuk itulah, diselenggarakan seminar regional pengembangaan kelembagaan UPK menuju keberdayaan ekonomi rakyat melalui PNPM-MP.


Agenda ini berlangsung di Aula Bapermades Prov. Jateng, 15 April 2011 yang diikuti oleh unsur Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Unit Pengelola Kegiatan (UPK), fasilitator PNPM-MP kecamatan dan Kabupaten se Jateng serta SKPD Bapermades Kabupaten se Jateng. Seminar dibuka oleh Kepala Bapermades Prov. Jateng.

Agenda strategis ini dimaksudkan mampu meningkatkan kapasitas pengurus UPK dalam melayani masyarakat miskin di pedesaan dan optimalisasi peran dan fungsi BKAD dalam fungsi kerjasama antar desa.

Langkah-langkah strategis dalam pengembangan UPK, diantaranya menggalang kerjasama/sinkronisasi program secara sinergis, berorientasi kepada masyarakat miskin, menggerakkan dan melaksanakan kegiatan sektor informal, sektor unggulan masyarakat, mengelola modal usaha bersama yang dikelola UPK sebagai asset rakyat peduli pada rakyat miskin dan bagi SKP terkait harus meningkatkan pengendalian PNPM-MP, demikian diungkapkan Kepala Bapermades Prov. Jateng dalam sambutan seminar tersebut.

Seminar ini merupakan salah satu rangkaian Jambore UPK PNPM-MP Jateng 2011. Untuk Jambore berlangsung di Stadion Tri Lomba Juang Semarang, di samping ada pameran produk unggulan masing-masing UPK juga diselenggarakan kegiatan lomba memasak dalam rangka Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) yang dibuka oleh Gubernur Jateng pada hari Sabtu (16/4).


Ke depan tantangan UPK dan PNPM-MP umumnya adalah secara terus menerus harus mampu menurunkan angka kemiskinan Jateng yang saat ini menempati 16,56% dari 34 juta penduduk yang sebagaian besar bermukim di pedesaan. UPK telah menjadi pilihan masyarakat dengan sektor perdagangannya tanpa mengabaikan sektor pertanian sebagai basis pedesaan. Inilah terjemahan fungsi UPK dalam layanan keuangan masyarakat, lebih fokus pada masyarakat berpenghasilan rendah (miskin) dan dengan prosedur/mekanisme yang lebih fleksibel bagi masyarakat pedesaan.

UPK merupakan bagian atau sub system PNPM-MP dengan ciri berbasis masyarakat, kegiatannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan membuka peluang luas bagi pengembangbiakan partisipasi masyarakat


Sumber : http://www.jatengprov.go.id/

Pembekalan Teman-Teman Fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan

Pembekalan Teman-Teman Fasilitator
Pembekalan Teman-Teman Fasilitator
Pembekalan Teman-Teman Fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan-Dalam rangka meningkatkan kapasitas teman-teman fasilitator untuk fasilitasi pelaksanaan tinjauan/review di tataran masyarakat, salah satu upaya yang dilakukan Koorkot Bangka adalah pembekalan terhadap teman-teman fasilitator, agar terjadi persamaan pemahaman terhadap substansi pelaksanaan siklus di masyarakat.

Pangkal Pinang, 26 April 2011, bertempat di Kantor Koorkot Bangka, pelaksanaan pembekalan teman-teman fasilitator dimulai. Dengan difasilitasi oleh Tenaga Ahli Monev, MK dan Infrastruktur, dilakukan kembali upaya bedah siklus di masyarakat..

Karena pentingnya pelaksanaan siklus ini, sebagai sarana belajar di masyarakat dan evaluasi bersama, Tenaga Ahli Monev (Monitoring dan Evaluasi) - Pak Ghofir - menyampaikan review siklus di tataran masyarakat. Dimulai dari sosialisasi, RK, PS, BKM sampai dengan penyusunan PJM sebagai output review program. Hal ini didasarkan pada beragamnya pelaksanaan siklus tahunan di masyarakat. Ada yang siklus Tahun I, II, III maupun tahun ke IV sesuai dengan siklus di masing-masing wilayah dampingan.

Untuk siklus tahun ke IV seperti halnya Kabupaten Bangka Barat, saat ini adalah upaya pelaksanaan tinjauan partisipatif. Dari tinjauan Kelembagaan, Keuangan dan Program. Yang kesemuanya telah dilaksanakan, tinggal penyempurnaan di beberapa bagian, terutama untuk tinjauan program yang output nya adalah Renta Tahun 2011 ini.

Sementara itu, Tenaga Ahli Managemen Keuangan (Mas Iwan) menyampaikan tata cara pelaksanaan tinjauan keuangan di masyarakat berdasarkan cek list terhadap capaian pengelolaan keuangan dan administrasi di masyarakat. Sedangkan Tenaga Ahli Infrastruktur (Mbak Lutfa) menyampaikan kegiatan istisna'a yang harus terserap mulai bulan April ini.

Dari apa yang telah dilakukan tersebut, muaranya hanya satu, yakni pembekalan terhadap teman-teman fasilitator untuk me-refresh kembali tata cara dan pelaksanaan pendampingan di masyarakat. Semoga dengan pembekalan penguatan ini, terjadi persamaan persepsi dan pemahaman terhadap substansi pemberdayaan masyarakat.

Kantor baru UPK PNPM Tulangbawang diresmikan

Bupati Tulangbawang (Tuba) Abdurrachman Sarbini meresmikan kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK), berikut kepengurusannya, Rabu (13/4/2011). UPK berfungsi sebagai pengelola dana PNPM Mandiri Pedesaan di Tuba.

Lahan seluas 10 x 11 meter tempat didirikannya kantor UPK di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, merupakan hibah dari masyarakat setempat.

Abdurrachman mengatakan, pembangunan kantor ini bertujuan untuk menunjang aktivitas dan kelancaran pelayanan masyarakat, atas fungsi pengelola dana bergulir dari pemerintah untuk masyarakat pedesaan tersebut.

"Ini juga untuk penguatan kelembagaan ekonomi mikro non bank dan non koperasi, berdasarkan Inpres No 3 Tahun 2010," ujar Mance, sapaan akrab Abdurrachman, kepada Tribunlampung.co.id . (*)


Sumber : www.Tribunlampung.co.id

Mantan Ketua UPK menggelapkan dana PNPM

Mantan Ketua Unit Pelaksana Kecamatan (UPK) Tommo, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Edi Kurniawan, menggelapkan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) senilai Rp602,5 juta di tahun anggaran 2010.

Fasilitator Keuangan PNPM-MP Kabupaten Mamuju, Sryati yang dikonfirmasi di Mamuju, Rabu, membenarkan, telah terjadi penggelapan dana PNPM-MP yang dilakoni oleh mantan ketua UPK Tommo dengan menyalahgunakan anggaran untuk pembangunan di wilayah itu.

Menurutnya, perbuatan pelaku yang melakukan penggelapan dana ini telah dilaporkan secara hukum ke Polres Mamuju pada 22 Desember tahun 2010.

"Saat kami melakukan audit internal atas pertanggungjawaban penggunaan anggaran di tahun 2010, kami menemukan adanya penyimpangan atas penggunaan dana PNPM-MP sekitar Rp602,5 juta," katanya.

Ia mengemukakan, pelaku telah mengakui telah menyalahgunakan penggunaan dana tersebut diantaranya dana BPNPM-MP sebesar Rp133 juta lebih, dana dokumen perencanaan senilai Rp1,5 juta, dana pengembalian SPP sebesar Rp466 juta lebih dan dana OP UPK sekitar Rp2 juta.

"Total dana yang disalahgunakan oleh pelaku mencapai Rp602,5 juta sehingga beberapa program pembangunan di Desa Tommmo menjadi terbengkalai," katanya.

Untuk menyelamatkan pengembalian dana tersebut kata dia, pihaknya telah melakukan langkah antisipasi dengan melakukan penyitaan aset kepemilikan oleh pelaku diantaranya satu unit motor vega, sebidang tanah kebun seluas 2 hektare, tanah perumahan seluas 10 hektare, satu buah rumah beserta tanah.

"Kami masih berikan kesempatan hingga Maret 2011. Apabila tidak dilakukan pembayaran maka aset ini akan dilakukan penyitaan sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh pelaku," katanya.

Dia mengatakan, pelaku berkewajiban untuk mengembalikan dana yang digelapkan ini dan harus mempertanggungjawabkan secara hukum karena ini murni pelanggaran pidana tentang undang-undang tindak pidana korupsi.

Sryati mengemukakan, daerah Tommo rawan masuk kategori daerah bermasalah PNPM-MP apabila tidak dilakukan penyelesaian hingga batas waktu yang telah ditentukan.

"Jika Tommo masuk kategori daerah bermasalah PNPM-MP, maka jelas akan menjadi kerugian bagi masyarakat Tommo karena tidak akan lagi mendapatkan dana dari program ini,"kata sryati yang juga Satker Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Mamuju.

Dana Surplus SPP PNPM-MP digunakan untuk kegiatan bakti sosial

Sebanyak 100 anak dan 50 ibu rumah tangga se Kecamatan Pa'jukukang mengikuti sunatan serta pemasangan alat kontrasepsi Keluarga Berencana (KB) gratis di Puskesmas Kassi-Kassi, Bantaeng, Sulawesi Selatan.

Aksi sosial yang melibatkan 40 orang tenaga medis, termasuk dokter, bidan dan perawat tersebut diselenggarakan PNPM Mandiri Perdesaan bekerjasama Tim Penggerak PKK Kecamatan Pa'jukukang, kata Ketua Panitia Anas Kaharuddin di Bantaeng, Kamis.

Menurut dia, untuk pelaksanaan bakti sosial ini, pihaknya menggunakan dana surplus pengelolaan Simpan Pinjam yang dikelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan.

Bupati Bantaeng HM Nurdin Abdullah memuji perhatian PNPM yang ternyata juga peduli terhdap kebutuhan dasar masyarakat. Ia kemudian berharap kepada seluruh PNPM agar membuat program yang memang dibutuhkan masyarakat.

"Pemda akan mendukung kegiatan yang menyentuh langsung masyarakat," jelas Bupati seraya mengatakan, untuk menyentuh langsung masyarakat tersebut Pemda senantiasa menyiapkan dana co-sharing.

"Kami akan memprioritaskan kepedulian seperti ini untuk dianggarkan. Ini penting karena dananya langsung ke masyarakat. Inilah yang membedakan Bantaeng dengan daerah lainnya," ujar Bupati.

Menurut Bupati, untuk menyentuh kepentingan masyarakat tersebut, model proyek sudah tidak sesuai. Yang penting dikembangkan adalah model program sebab dengan orientasi seperti ini, masyarakat terlibat langsung dan bertanggungjawab.

"Kalau diproyekkan, semuanya harus sesuai ketentuan. Mungkin masih kurang lima meter, tapi harus berhenti sampai disitu. Kalau dalam bentuk program, masyarakat akan bergotong royong menyelesaikan yang tersisa tersebut," tambahnya lagi.

Demikian pula dengan dana-dana bantuan sosial yang langsung masuk ke rekening kelompok. "Bila dimungkinkan, Pemda hanya mengelola biaya rutin saja, selebihnya dikelola langsung masyarakat saja," ujarnya.


Sumber : Antara(news)

Pelatihan Penguatan Pengrajin Mitra UPK

Dalam pelatihan ini, setiap BKAD mengirimkan 3 orang peserta yang terdiri dari 2 orang pengrajin dan 1 orang ketua UPK
Narasumber dari Dinas Kesehatan Kab. Malang
Narasumber dari PT Jamsostek Malang

Peserta pelatihan wajib membawa contoh produk yang sudah dihasilkan selama ini untuk dievaluasi kemasannya dan tampilan labelnya.


Salah seorang peserta pelatihan sedang memperhatikan contoh kemasan dari pusat oleh-oleh Wicaksono

Pak Luki pemilik Pusat Oleh-oleh Wicaksono memberikan komentar, saran  dan masukan terhadap produk yang dibawa peserta pelatihan

Pelatihan khusus pengrajin ini dibuka oleh Ibu Bupati Malang
Tanggal 20 - 21 April 2011, Asosiasi UPK Kab Malang menyelenggarakan pelatihan khusus bagi pemanfaat pinjaman UEP dan SPP yang berada di wilayah binaan UPK se Kabupaten Malang.
Kegiatan ini bertujuan memberikan wawasan lebih kepada pemanfaat yang berprofesi sebagai pengrajin makanan dan kerajinan yang selama ini mendapatkan pinjaman modal dari UPK.
Secara spesifik pelatihan kemarin memang dikhususkan bagi warga yang benar-benar memiliki usaha yang sudah kontinyu produksinya dan dinilai mempunyai prospek untuk dikembangkan lebih besar lagi. 
Untuk itu pelatihan ini kemarin benar-benar diseleksi pesertanya oleh UPK. Asosiasi mensyaratkan peserta pelatihan ini minimal usahanya sudah berjalan 1 tahun dan terus menerus. Selain itu peserta tersebut harus  mampu menjadi narasumber di kecamatannya masing-masing sepulang dari pelatihan.
Pemateri dari Kepala Disperindag Kab. Malang
Secara khusus, Asosiasi dalam kegiatan kali ini ingin memaksimalkan hasil dari kegiatan yang didanai dari dana kelembagaan masing-masing UPK. Asosiasi menginginkan kegiatan kali ini benar-benar merupakan suatu pelatihan yang hasilnya secara nyata bisa dirasakan dan dimanfaatkan  secara cepat. Selain itu dengan memperhitungkan bahwa kegiatan seperti ini membutuhkan biaya yang cukup besar, maka peserta diharuskan orang benar-benar memenuhi persyaratan. Dalam pelatihan ini, asosiasi akan membekali semua peserta dengan materi perkembangan UKM di kabupaten Malang, tata cara mengurus perijinan bagi pengrajin yang ingin mengembangkan usahanya kedepannya, serta menampilkan beberapa nara sumber atau pelaku UKM langsung yang akan memberikan tips nya dalam mengelola usaha model UKM ini. Dengan setiap UPK mengirimkan 2 orang pengrajinnya dan didampingi oleh ketua UPK, pelatihan selama 2 hari ini langsung fokus pada materi yang sangat dibutuhkan peserta.
Selain itu dalam kegiatan ini, untuk meningkatkan bobot materi Asosiasi mendatangkan langsung beberapa pejabat dan pelaku usaha di Malang sebagai nara sumber.
Narasumber dari Dekranasda
Awal pelatihan yang dibuka oleh Ibu Bupati Malang ini, langsung diisi materi dari beliau yang berisi seputar fungsi dan peranan perempuan dalam ikut serta memacu pertumbuhan ekonomi di desa. Selain itu beliau memberikan arahan seputar peranan UKM yang sangat besar dalam perputaran ekonomi di Kab. Malang.
Berikut daftar Dinas dan lembaga yang dihadirkan sebagai nara sumber dalam pelatihan penguatan pengrajin ini :
1. Dinas Perindustrian memberikan materi tata cara mengurus SIUP dan TDP
2. Dinas Kesehatan memberikan materi seputar pengurusan sertifikat PIRT
3. MUI Kab Malang memberikan materi tentang sertifikat halal
4. Kanwil DJP Jatim 2 memberikan materi seputar perpajakan bagi UKM
5. Dekranasda Kab Malang memberikan materi tentang pentingnya posisi pengrajin dalam perekonomian di Kab Malang dan Nasional
6. Pemilik Pusat oleh-oleh "Wicaksono" (Pak Luki) memberikan materi tentang  tata cara pengemasan produk yang menarik, tata cara mengolah produk makanan yang hygienis serta etika menjual dan memberikan motivasi dalam menggeluti usaha kecil seperti ini.
7. PT Jamsostek Cabang Malang memberikan materi tentang pentingnya jaminan kesehatan dan kecelakaan bagi karyawan peserta pelatihan.

Hasil dari pelatihan ini sesuai dengan rencana pada akhirnya dirasakan benar oleh peserta khususnya, seperti waktu yang dialokasikan setiap sesi selalu molor karena banyaknya pertanyaan yang diajukan peserta yang memang hampir seluruhnya pelaku UKM murni yang belum pernah mendapatkan pelatihan dengan materi selengkap ini. Waktu 2 hari dirasakan terlalu singkat bagi mereka.
Bahwa pelatihan yang mengedepankan sharing dan tukar pikiran serta beberapa kali terjadi curhat peserta kepada nara sumber ternyata bisa lebih mengena dan maksimal hasilnya dibandingkan dengan pelatihan yang menggunakan metode lain.
Hasil akhir dari pelatihan ini salah satunya  adalah UPK dengan di bantu 2 orang pengrajin yang sudah mengikuti pelatihan ini sekarang bisa menjadi nara sumber di daerahnya masing-masing dalam hal menjelaskan seputar permasalahan yang selalu ditemui pengrajin atau pemanfaat di daerahnya. 
Selama ini dengan  wilayah Kab. Malang  yang sedemikian luasnya menjadi kendala bagi UKM untuk mendapatkan informasi, mengingat jarak antara kecamatan dengan ibukota Kab yang cukup jauh. Sekarang dengan selesainya pelatihan ini pada akhirnya fungsi UPK sekarang sudah bisa ditambah menjadi nara sumber bagi UKM dan pengrajin di lingkungannya. Kalau hanya mencari info seputar tata cara mengurus PIRT sekarang UPK se Kab Malang mampu menjelaskan dan mendampingi dalam memprosesnya. Apalagi seperti komitmen dari Disperindag dalam pelatihan, bahwa jika mengurus sendiri maka SIUP dan TDP akan bisa diterbitkan dalam waktu satu hari hanya dengan biaya Rp. 200.000,-.  Padahal selama ini pengurusan sertifikat seperti ini biayanya luar biasa mahalnya terutama bagi UKM dan pengrajin kecil. Sehingga mereka segan mengurusnya mengingat biaya tersebut sangat memberatkan. Disini UPK akan bisa memotong jalur pihak-pihak lain yang selama ini terkesan menghambat para UKM dalam setiap mengurus administrasi seperti perijinan dan lain-lain. Kendala biaya yang sangat besar dan jarak tempuh menuju ibukota Kabupaten yang dulunya menjadi kendala besar sekarang bisa diatasi UPK dan 2 orang peserta pelatihan yang kemarin bersama-sama mendeklarasikan diri menjadi Pusat Informasi UKM di kecamatannya masing-masing meski secara informal.
Terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung kegiatan ini serta mau memahami bahwa kegiatan ini sama sekali tidak bermaksud menyimpang dari alur program yang sedang berjalan, akan tetapi semata-mata kegiatan ini  diadakan  dengan maksud memberikan tambahan ilmu kepada semua pelaku program dan memberikan wawasan bahwa ternyata banyak yang masih bisa dikerjakan untuk kepentingan masyarakat  disamping yang sudah dikerjakan selama ini. 















Ketika Semangat Pemberdayaan Mulai Pudar

Ketika Semangat Pemberdayaan Mulai Pudar -Tuntutan percepatan progress akhir bulan kemarin benar-benar menguras energi dan pikiran kami di lapangan. Berbagai persoalan lapang yang muncul sebagai buah dinamika proses dan pendewasaan baik diri kami maupun masyarakat perlahan bisa diatasi. Dan komitment untuk menjadi lebih baik menggema di semua penjuru wilayah dampingan. Saat itulah kami yakin bisa merealisasikan mimpi-mimpi kita kedepan.
Ketika Semangat Mulai Pudar
Ketika Semangat Mulai Pudar


Namun, semua seakan sirna saat akhir bulan kemarin. Entah apa yang menjadi penyebabnya, tetapi saya pribadi merasakan hal itu. Semangat mulai pudar dengan berbagai gejolak pikiran yang terus menyelimuti. Sepertinya terjadi konspirasi yang menyebabkan hal itu. Bagaimana kami akan melangkah lebih jauh ketika semangat mulai pudar seperti ini.

Apakah rotasi personil pendamping yang menyebabkan terjadinya penurunan semangat di lapangan? Ataukah memang kejenuhan akibat kehabisan stamina karena diporsir untuk berproses habis-habisan di bulan kemarin? Kami belum menemukan jawabannya.

Tetapi analisa sementara, penurunan semangat ini akibat rotasi personil di lapangan. Berbagai penilaian muncul akibat rotasi tersebut. Dan kekhawatiran mengganggu keharmonisan tim secara keseluruhan (OC 2), maupun dampak pendampingan sepertinya tinggal menunggu waktu untuk terjadi.

Sepertinya perlu mengambil garis tergas dalam ber-PNPM di sini. Apakah hanya berupaya memperjuangan posisi, ataukah mundur sebagai pilihan utama menyikapi semangat yang telah pudar sebagai jawaban ketidakpuasan beberapa pihak? Hanya waktu yang bisa menjawabnya kawan... Kita tunggu saja kelanjutannya sesaat lagi.
Semangat Pemberdayaan Mulai Bersinar

Hasil Audit BPKP terhdap Pelaksanaan PNPM Tana Toraja T. A. 2010

SIMPULAN HASIL AUDIT
PROGRAM PNPM - MP KAB. TANA TORAJA TA. 2010
Oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan

  • Realisasi fisik kegiatan program PNPM-MP Kab. Tana Toraja per 31 Desember 2010, hanya mencapai 65,12%, sedangkan realisasi pencairan dana 100%, sehingga terdapat pengendapan dana di Rekening UPK (Unit Pengelola Kegiatan).
  • Pelaksanaan paket pekerjaan jalan beton pada 4 kecamatan, belum selesai
  1. Kecamatan Bonggakaradeng (Ratte Buttu 900m & 780 m)
  2. Kecamatan Saluputti (Salu Tandung 887 M, Ra'bung Drainasse 178M)
  • Terdapat Mark Up dalam perhitungan volume bahan pekerjaan jalan Beton pada 4 kecamatan sebesar Rp.664.764.661,-
    1. Kecamatan Mengkendek  Rp.95,900,805.00
    2. Kecamatan Bonggakaradeng  Rp.185,723,334.00
    3. Kecamatan Saluputti  Rp.148,688,680.00
    4. Kecamatan Rembon  Rp.214,451,842.00
URAIAN Menurut SNI Menurut RAB Selisih
1. Pasir 0,52 0.54 0,02
2. Kerikil 0,78 0,82 0,04
3. Semen 4,64 Zak 6,46 Zak 1,82 Zak
  • Tingkat perputaran SPP sangat rendah, sehingga terdapat pengendapan dana di Rekening UPK
    1. Kec. Mengkendek Rp. 301.817.350 - 1.383.694.425 (17.91%)
    2. Kec. Sangalla' Utara Rp. 109.934.500 - 204.274.916 (34.99%)
    3. Kec. Sangalla' Selatan Rp.305.487.000 - Rp.390.536.633 (42.84%)
    4. Kec. Sangalla' Rp.83.333.034 - Rp.105.305.301 (44.18%)
    5. Kec. Rantetayo Rp.374.238.600 - Rp.251.591.000 (59.80%)
    6. Kec. Malimbong Balepe' Rp.445.280.982 - Rp.199.715.707 (69.04%)

UPK PNPM Bisa Untuk Antisipasi Jeratan Renternir Dan Ijon

Sejak tahun 1999 sampai tahun 2010, perguliran modal dana PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Wonogiri telah terakumulasi menjadi Rp.42.089.641.746 yang tersebar di 23 Kecamatan se-Wonogiri.

Sampai Maret lalu, perkembangan dananya mencapai Rp.57.440.237.496, atau laba sebesar Rp.15.350.595.750. Seperti dilaporkan Kepala Bapermas Kabupaten Wonogiri Semedi Budi Wibowo, SH saat mendampingi Bupati Wonogiri meresmikan gedung Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM-MPd di Nguntoronadi, Kamis (14/4). UPK merupakanorgan PNPM-MPd yang dalam perkembangannya menjadi lembaga pengelola micro finance tanpa meninggalkan tugas pokoknya yaitu sebagai pengendali PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat Kecamatan.

Khusus untuk tahun 2010, laba UPK mencapai Rp 6.347.259.939. Jumlah tersebut didapat melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) yang berjumlah 687 kelompok atau 6.870 orang. ”Sistem perguliran dana model tanggung renteng dalam satu kelompok usaha seperti yang dikembangkan PNPM ini telah mampu meningkatkan disiplin masyarakat dalam mengelola perkreditan.

Sekaligus mampu meningkatkan produktivitas dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” jelas Semedi. Laba dana perguliran tahun 2010, disebut Semedi, selain untuk penguatan modal dan kelembagaan, juga dimanfaatkan untuk pemberdayaan keluarga miskin yang meliputi pemberian kambing sejumlah 1.700 ekor dan pemugaran 150 rumah tidak layak huni. Sementara Bupati Danar Rahmanto sangat menyayangkan jika dalam kondisi akumumulasi dana di UPK tersedia banyak, tapi masih terjadi praktik rentenir dan sistem ijon dimasyarakat.

Bupati mengharuskan agar UPK yang bersegmentasi masyarakat miskin harus menjadi jalan keluar bagi masyarakat agar tidak terjerat utang piutang model rentenir dan ijon. ”UPK harus berani menyiasti strategi perguliran dana dengan suku bunga tidak lebih dari 1%, tanpa agunan dan cepat. Inovatif, tidak harus bulanan, mampu melayani jangka pendek maupun panjang sesuai kesepakatan,” harap Bupati.



Sumber : http://www.infowonogiri.com

Kantor UPK PNPM Kec. Cempaka Kab. Cianjur di serbu warga


Ratusan warga yang berasal dari empat desa di wilayah Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur melakukan aksi unjuk rasa di kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Campaka di Jalan Kaum- Warung Bitung, Campaka, kemarin.

Massa berunjukrasa, untuk mempertanyakan proses perangkingan yang dilakukan oleh petugas UPK PNPM Mandiri terkait desa-desa yang memperoleh bantuan perbaikan infrastruktur dan fasilitas umum (fasum). Informasi yang berhasil dihimpun, warga dari empat desa tersebut masing-masing masing-masing Desa Sukajadi, Desa Mekarjaya, Desa Cidadap dan Desa Margaluyu, datang ke kantor UPK PNPM, dengan cara mengendarai pengrusakan sejumlah properti kantor, bahkan papan plang nama kantor turut dirusak.

Massa juga melempari kantor UPK PNPM Mandiri Kec. Campaka dengan tomat busuk sebagai bentuk protes. Namun beruntung, aksi bisa diredam oleh sesama pendemo sehingga tidak berujung anarkis.Koordinator aksi, Yusuf Sugilar menuturkan, Kec. Campaka memeroleh bantuan dana PNPM Mandiri tahun 2011 sebesar Rp 3 milyar. Jumlah itu, akan dialokasikan untuk sebelas desa. Namun, dana untuk pembangunan infrastruktur dan sarana fisik untuk fasilitas umum masyarakat hanya dialokasikan untuk enam desa berdasarkan hasil verifikasi pihak terkait. Kami tidak mengerti dengan aturan-aturan yag dikeluarkan oleh petugas PNPM Mandiri terkait aturan perangkingan, karena setelah kami survei, desa-desa yang dapat bantuan ternyata jalannya sudah bagus,sedangkan jalan di desa kami rusak parah, seperti jalan antara Rogong Pasir Gajah di Desa Sukajadi, katanya, kemarin.

Menurutnya, program PNPM Mandiri di Campaka tidak memenuhi azas keadilan. Padahal, di empat desa tersebut sangat layak tersentuh program tersebut. Jalan di desa kami lebih rusak dibandingkan jalan-jalan desa yang dapat program. Tapi kenapa justru kami yang tidak dapat, protes Yuyus. Atas kejanggalan itu, pihaknya mendesak pemerintah setempat dan pihak terkait untuk segera melakukan pengkajian ulang terkait perangkingan dari Program PNPM Mandiri tersebut, Kami hanya menuntut keadilan saja, karena kami sama-sama warga sini (Campaka-red), tegasnya.

Terpisah, salah seorang perwakilan dari UPK PNPM Mandiri Kec. Campaka menjelaskan, penunjukkan enam desa yang memeroleh program pembangunan sarana fisik tersebut sudah melalui mekanisme yang ada. Sebab, penunjukan tersebut berdasarkan hasil verifikasi tim terhadap seluruh desa yang masuk wilayah administrasi Kec. Campaka. Mengingat anggarannya tidak akan mencukupi untuk mengcover kebutuhan per desanya kalau semua desa dapat, maka untuk tahun ini hanya enam desa dulu yang dapat, imbuhnya.



Sumber : http://www.cianjurcybercity.com/

Kelompok SPP/UEP Korban Merapi Minta pinjaman diputihkan

Sebanyak 64 kelompok simpan pinjam perempuan di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, meminta bantuan pinjaman dana program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan diputihkan karena mereka kesulitan mengembalikannya akibat erupsi Gunung Merapi.

"Sebagian besar anggota kelompok ini menjadi korban bencana erupsi Gunung Merapi di Cangkringan, seperti di Desa Kepuharjo, Umbulharjo, Argomulyo, Glagaharjo, dan Wukirsari," kata Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) Dwi Nugrahawati, Senin.


Menurut dia, para anggota kelompok meminta pinjamannya diputihkan karena pada umumnya mereka kini kehilangan seluruh asetnya seperti rumah dan ternak.

"Penerima dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan di Cangkringan mencapai 700 orang yang tergabung dalam 64 kelompok masyarakat, dari 2008 sampai 2010, SPP yang dikucurkan kepada 64 kelompok itu sudah mencapai sekitar Rp800 juta dan rata-rata tiap kelompok meminjam Rp20 juta hingga Rp40 juta dengan bunga 1,5 persen per bulan," katanya.

Ia mengatakan, setelah bencana erupsi Gunung Merapi pada umumnya pengembalian dana tersebut agak seret.

"Hanya pengembalian dari warga Desa Wukirsari yang masih lancar karena dampak Merapi terhadap desa tersebut tidak separah di desa-desa lainnya," katanya.

Dwi mengatakan sebagai ketua UPK dirinya tidak bisa memutuskan pemutihan ini, namun permintaan warga ini akan diteruskan ke Jakarta agar bisa ditindaklanjuti.

"Kami sebenarnya juga ingin agar dana pinjaman itu bisa diputihkan, setidaknya untuk membantu warga yang tertimpa musibah Merapi ini," katanya.

Staf UPK PNPM-MP Cangkringan Hamid Kurniawan mengatakan dari 2008 hingga 2010 pihaknya sudah menerima dana sekitar Rp4 miliar.

"Sekitar Rp800 juta di antaranya dipakai untuk kegiatan SPP yang keuntungannya dipakai untuk kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Saat ini dari Rp800 juta itu sekurangnya sudah terkumpul dana sosial dan kemasyarakatan sampai Rp25 juta," katanya.

Ia mengatakan pada 2011 UPK Cangkringan akan mendapatkan bantuan dana Rp4 miliar dalam program PNPM-MP.

"Sebanyak 25 persen dari dana tersebut akan dipakai untuk menambah modal kegiatan SPP, dan sisanya seperti biasa akan dipakai untuk kegiatan pembangunan fasilitas publik seperti jalan, bangunan taman kanak-kanak, serta pemberian biaya pendidikan dan kesehatan yang sifatnya hibah," katanya.

Hamid mengatakan pada 2010 sebenarnya PNPM-MP di Cangkringan sudah membangun sejumlah jalan semen di Desa Kepuharjo dan Umbulharjo. "Namun jalan-jalan tersebut saat ini hancur tertutup material erupsi Gunung Merapi," katanya.


Sumber : http://gresnews.com

Mulai Langkah Awal : Koordinasi Dengan TKPKD

Mulai Langkah Awal : Koordinasi Dengan TKPKD
Mulai Langkah Awal : Koordinasi Dengan TKPKD
Mulai Langkah Awal : Koordinasi Dengan TKPKD-Perjalanan pendampingan, mau tidak mau harus terus dilanjutkan. Itu setidaknya pesan tersirat dari beberapa pihak yang merasa peduli dengan keberadaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Bangka Barat. Setelah kemarin ditataran pendamping dilakukan rekomposisi tim, meski sebenarnya hal tersebut menimbulkan pro dan kontra, tetapi seperti pada pembuka kalimat, "pendampingan harus terus dilanjutkan".

Meskipun saat itu, sebagai pribadi, saya mengalami penurunan semangat yang sangat luar biasa. Hal itu tak lain adalah karena keberadaan Asisten CD Mandiri sebelumnya, kami anggap telah berhasil membangun kontak person dan pendampingan di tataran pemda. Dan kebijakan yang mengharuskan adanya perubahan komposisi pendamping di Kabupaten Bangka Barat. Sehingga proses pendampingan pun harus mulai langkah awal lagi.


Mulai Langkah Awal : Koordinasi Dengan TKPKD
Meskipun dengan bekal pengetahuan seadanya, kami berupaya menemukan arah perjalanan yang selama ini telah terbangun. Sangat sulit bagi kami menyusuri sendiri pola dan arah sebelumnya, dikarenakan kurang cakap-nya kami disini. Tetapi alhamdulillah, tataran Pemda menyambut kami dengan sikap ramah yang luar biasa. Ini ternyata warisan Asisten CD Mandiri kami yang sebelumnya. Terimakasih banyak atas warisan yang tak ternilai ini bu...

Langkah awal yang kami lakukan yakni koordinasi dengan TKPKD di Bappeda. Meskipun kami masih meraba, namun Tim Koordinasi di Pemda begitu santun-nya sehingga hal ini membuncahkan lagi semangat kami disini. Tanggal 8 April 2011 yang lalu, untuk pertama kalinya kami menemui dan koordinasi dengan tataran Pemda (baca; TKPKD). Tak ada obrolan yang serius selain perkenalan dan persiapan materi workshop tanggal 12 April 2011 ini. Dan lagi-lagi, kami harus meraba karena tak mempunyai pengetahuan soal TKPKD itu.

Semoga langkah awal kami disini, yang -jujur- masih sangat minim pengetahuan dan meraba-raba ini, menghasilkan out put yang maksimal kedepan. Dan tentunya dukungan serta support beberapa pihak sebagai media belajar kami akan sangat kami butuhkan, demi pendampingan selanjutnya.

Terimakasih kepada TKPKD (Pak Sukraedi), Mbak Ellin, Koorkot Bangka, Pak TL dan Bapak/Ibu Tenaga Ahli di KMW yang terus memberi support motivasi kepada anak ingusan seperti kami ini.

Ditulis Oleh : Widodo

Fenomena Unik Penanganan Masalah di Jabar

Dalam penangan masalah di Jawa Barat ditemukan fenomena unik untuk dijadikan pembelajaran.

Dalam upaya penanganan pengaduan dan masalah, Provinsi Jawa Barat memegang rekor pengumpul jumlah masalah paling banyak di antara provinsi lainnya. Per Juni 2010, di provinsi ini terdapat 76 kasus, dimana 75 diantaranya adalah kasus penyimpangan dana. Meski demikian, dari kacamata program, hal tersebut tidak serta merta dikatakan buruk. Terlebih bila dilihat dari bagaimana masalah tersebut muncul dan upaya penanganannya.

Ditemukan atau dilaporkannya masalah dalam pelaksanaan program menunjukkan masyarakat dan pelaku program berupaya menjalankan kegiatan dengan mengikuti asas, prinsip dan aturan yang ditetapkan. Masyarakat mulai kritis. Dari masalah tersebut, masyarakat dan pelaku program, sama-sama memperoleh pembelajaran. Bagaimana pun, program ini harus dijalankan dengan baik. Memang lebih baik bila tidak ditemukan masalah.

Berdasarkan pengamatan Unit Penanganan Pengaduan dan Masalah (PPM) PNPM Mandiri Perdesaan, penanganan masalah yang dilakukan di Provinsi Jawa Barat sangat mengedepankan asas Dari, Oleh, dan Untuk Masyarakat (DOUM). Seluruh upaya penanganan masalah berawal dari kemauan dan kesadaran masyarakat, ditangani dan dipecahkan bersama untuk kepentingan mereka. Dari 76 kasus tersebut, 68 diantaranya diselesaikan oleh masyarakat. Jadi, hanya delapan kasus yang ditangani melalui jalur hukum formal.

Kenyataan tersebut sangat menggembirakan. Pilihan utama penanganan masalah tetap diupayakan melalui jalur non-litigasi, sebagaimana yang dianjurkan oleh program. Disamping itu, meski telah dilimpahkan ke jalur hukum, ternyata masyarakat tidak lepas tangan. Mereka tetap mengadvokasi penyelesaian masalah tersebut hingga membuahkan hasil. Dengan peran serta aktif masyarakat, empat kasus sudah mendapat keputusan hukum.

Salah satu kasus yang disidangkan dan mendapat keputusan hukum berkat advokasi masyarakat adalah kasus penyimpangan dana di Kec. Ibun, Kab. Bandung, Jawa Barat, yang melibatkan sejumlah Ketua Kelompok dan kolektor hingga sebesar Rp 209.789.679. Salah satu pelaku telah dipenjara melalui Putusan Tetap Pengadilan, meski rantai prosesnya cukup panjang.

Proses dimulai ketika ditemukan tunggakan pinjaman di 13 kelompok pada Januari 2008. Setelah ditelusuri, ternyata tunggakan itu dikarenakan Ketua kelompok dan kolektor tidak menyetorkan dana pengembalian dari 13 kelompok tersebut kepada UPK. Jumlah kolektornya sebanyak 21 orang. Para pelaku mengaku telah menggunakan dana tersebut. Warga pun segera menggelar Musyawarah Antar Desa (MAD) Khusus untuk mencari solusi. Forum MAD meminta pelaku mengembalikan dana sampai Mei 2008.

Tidak hanya itu, Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kec. Ibun pun meminta pelaku membuat Surat Pernyataan dan ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian. Namun kemajuan pengembalian dana yang diselewengkan ternyata kurang signifikan. Sampai November 2008, hanya enam pelaku yang menyelesaikan dana. Ada salah satu pelaku bernama Erlan, ternyata tidak membayar. Warga pun kembali melakukan muyawarah dan sepakat membawa masalah ini ke kejaksaan. Pada Desember 2008, masalah sudah masuk ke Pengadilan. Berkat dorongan Fasilitator, BKAD dan masyarakat, proses Pengadilan pun berjalan cepat. Pelaku akhirnya divonis hukuman 1 tahun penjara pada Maret 2009.

Hal itu menjadi shock terapy bagi pelaku lain dan siapapun yang mencoba melakukan kecurangan atau penyimpangan dana program. Kini, pelaku lainnya mulai mengembalikan dana yang diselewengkan. Mereka mencicilnya kepada UPK. Dukungan masyarakat dalam upaya pengawasan pelaksanaan kegiatan dan penanganan masalah perlu terus dilakukan. Selain dapat mempercepat upaya penyelesaian masalah, dukungan masyarakat pun memberi energi bagi pelaku program di lapangan untuk lebih percaya diri dalam menangani masalah.


Sumber : http://pnpmmpgorontalo.wordpress.com/category/02-artikel/

Rentan Korupsi – Program PNPM Mandiri Terancam Dihentikan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) untuk tahun anggaran 2011 terancam dihentikan, jika kasus penyelewengan dana dengan nilai Rp 110 miliar untuk seluruh program PNPM Mandiri sejak tahun 1998 tidak dapat dituntaskan.

Hal tersebut dikatakan Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra), Sujana Royat, pada acara Media Briefing PNPM Mandiri : Persepsi Versus Fakta, di Jakarta
Menurut Sujana, sejak awal program tahun 1998 hingga saat ini tercatat ada sekitar 4.000-an kasus penyelewengan dana dengan nilai Rp 110 miliar untuk seluruh program PNPM Mandiri.

“Tapi sekitar 70 persen dana berhasil diselamatkan, sedangkan sisanya diproses secara hukum atau sedang dalam tahap penyelesaian di tingkat masyarakat,” kata Sujana.

Menurut Sujana, dalam pelaksanaan program dilakukan pengawasan berjenjang yang dilakukan mulai dari tingkat desa sampai tingkat nasional oleh masyarakat, fasilitator atau konsultan dan aparat pemerintah.

“Namun sayangnya, kebanyakan para pelaku korupsi dana PNPM adalah pihak dari fasilitator atau konsultan”, ujarnya.

Daerah-daerah yang telah terdeteksi melakukan penyelewengan hampir di semua provinsi, dan provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang melakukan penyelewengan terbesar dari dana PNPM.Selanjutnya menyusul Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, NTT, Sulawesi Tenggaras dan Bali.

“Melihat kondisi ini, untuk sementara pemerintah akan melakukan penghentian sementara hingga kasus kecurangan tersebut selesai diproses”.

Untuk pelaksanaan PNPM 2011, dana yang dibiayai oleh Bank Dunia, juga akan menghentikan penyaluran ke desa yang melakukan korupsi. “Maka dari itu butuh kerja sama dengan oknum terkait untuk menyelesaikan kasus kecurangan ini,” kata Sujana.

Ia menjelaskan jika terjadi penyalahgunaan dana, maka masyarakatlah yang paling dirugikan karena hingga saat ini dana yang telah disalurkan kepada masyarakat dan kemudian hilang belum dapat digantikan oleh pemerintah.

Program PNPM Mandiri adalah program pemerintah yang diawali oleh Program Pembangunan Kecamatan (PPK) yang telah berjalan sejak tahun 1998 dan proyek penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang berjalan sejak 1999. Program ini telah berjalan selama 5 kepresidenan.

Dikatakan Sujana, ada sekitar Rp 86,1 triliun (kurang dari 10 persen dari APBN) pada tahun 2011 akan dipergunakan untuk penanggulangan kemiskinan melalui 50 program.

Keseluruhan anggaran pusat PNPM Pedesaan, Perkotaan, Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan khusus (SPADA), Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (RIS), pembangunan infrastruktur sosial-ekonomi wilayah (RISE) tahun 2011 sekitar Rp 12 triliun (1 persen) dari total APBN.

“Penyaluran dana PNPM tahun 2011, lebih kecil dibandingkan tahun 2010. Hal ini dikarenakan sudah ada beberapa desa yang sudah maju, sehingga tidak kami berikan karena kita akan mendorong ke kluster tiga yaitu memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR),” kata Sujana menambahkan. Vien Dimyati.

Mantan Ketua UPK di tangkap Kejaksaan

Mantan Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Sedayu Kab Bantul, berinisal Ktt (perempuan 22 th) warga Desa Argodadi Kec Sedayu, Kamis tanggal 17 Maret petang ditangkap petugas Kejaksaan Negeri Bantul di persembunyiannya di wilayah Dam Yugo Desa Srigading Kec Sanden Bantul. Kasie Intel Kejari Bantul Putro Haryanto, SH bersama beberapa staffnya kemarin mengatakan, Ktt ditangkap karena menilep dana (bergulir Simpan Pinjam Kelompok Perempuan/SPP) di PNPM-MPd Kec Sedayu senilai 190 juta.
Ktt melakukan korupsi dana (bergulir) PNPM-MPd Kec Sedayu sejak tahun 2008 (baru ketahuan tahun 2009). Dana yang dikorup Ktt berasal dari pembentukan 12 kelompok pemanfaat fiktif dan membawa angsuran dari 15 kelompok lainnya. Dari pengumpulan dana 12 kelompok fiktif dan dana angsuran 15 kelompok tersebut terkumpul Rp. 190 juta. Dana tersebut tidak dibukukan di Bendahara UPK tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi.
Pelaporan Ktt ke Kejaksanaan Negeri Bantul dilakukan melalui kesepakatan di MAD Khusus setelah penyelesaian secara kekeluargaan tidak membuahkan hasil dan bahkan yang bersangkutan meninggalkan rumahnya menghilang. Forum MAD kemudian menyepakati melaporkan kasus ini ke Satker PNPM-MPd Kab Bantul dan diteruskan ke Bupati yang kemudian memerintahkan Inspektorat Daerah turun tangan melakukan pemeriksaan. Hasil dari pemeriksaan bersama Satker Kabupaten dan Inspektorat Daerah kemudian diteruskan ke Kejaksanaan Negeri Bantul untuk dilakukan penyelidikan.
Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan dan pemanggilan saksi-saksi termasuk dari unsur UPK, Pengurus MAD, BP-UPK dan FasKab maka akhirnya Kejaksaan Negeri melakukan penangkapan terhadap Ktt. Ketika ditanya petugas di tempat penangkapan kemarin, Ktt mengaku dana tersebut sudah habis dipakai untuk kepentingan pribadi. Untuk pemeriksaan lanjutan, Ktt masih ditahan di Kejari Bantul.

Kedatangan Deputi korprov

(Believe it or not) Sempurna banget begitu kira-kira yang bisa disampaikan buat teman-teman UPK Banyuputih dan pelaku desa dalam kurun waktu kurang lebih 3 bulan terakhir sudah dikunjungi seluruh orang-orang ternama mulai dari NMC, RMC, BPKP bahkan yang terakhir tadi adalah Ir. H. Deddy Teguh, MT dari Deputi korprof Jawa Timur. Kedatangan beliau yang berdurasi kurang lebih 3 jam di kantor UPK Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo lebih kepada arah melakukan pembinaan terhadap keberadaan lembaga-lembaga yang ada di kecamatan, beberapa hal yang di ulas dan sekaligus sebagai bahan rekomendasi beliau adalah :  
  1. Terkait dengan semakin besarnya tunggakan UPK harus membuat data kondisi tunggakan kelompok yang dipilah berdasar tunggakan dan penyebab terjadinya tunggakan, 
  2. UPK membuata proyeksi keuangan yang tepat memuat rencana, target dan realisasi perbulan guna memantau deviasi antara ketiganya sebagai bahan untuk evaluasi pertiga bulan agar grafiknya bisa dilihat. 
  3. Membuat peta kondisi kelompok yang menjelaskan kondisi seberanya masalah yang terjadi dikelompok 
  4. Mensosialisasikan ulang keberadaan IPTW kalau perlu juga diatur peruntukanya dalam SOP UPK Banyak tambahan ilmuu yang bisa diambil dari pertemuan ini setidaknya sebagai PR kedepan guna memperbaiki lagi beberapa hal yang menjadi titik lemah utamanya dikecamatan banyuputih, Thanks, Pak Deddy,,

Kedatangan Deputi korprof Jawa Timur

Sempurna banget teman-teman UPK Banyuputih dan pelaku desa dalam kurun waktu kurang lebih 3 bulan terakhir sudah dikunjungi seluruh orang-orang ternama mulai dari NMC, RMC, BPKP bahkan yang terakhir tadi adalah Ir. Deddy Teguh, MT dari Deputi korprof Jawa Timur.

Pengumuman Seleksi Koorkot, Askot, SF dan Faskel OC 2 Babel

Berikut adalah hasil seleksi Koorkot, Askot, SF dan Fasilitator PNPM Mandiri Perkotaan OC-2 Provinsi Kepulauan bangka Belitung.



Pengumuman selengkapnya bisa di download disini

Wapres Boediono berjanji akan membersihkan penyimpangan di PNPM

Untuk menjaga keberlanjutan dan efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Program yang tujuan awalnya adalah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat itu, maka segala bentuk penyimpangan akan segera dibersihkan. Demikian menurut Wakil Presiden Boediono.

menurut laporan bahwa akhir-akhir ini telah terjadi penyimpangan-penyimpangan di daerah yang harus segera dihilangkan sejak awal, kata Wapres dalam diskusi bersama para pemimpin daerah Jambi 1 April 2011 kemarin.

Program untuk kesejahteraan rakyat saat ini baik PNPM maupun Program Keluarga Harapan dirasa cukup sukses di berbagai daerah. Untuk itu, ia tidak ingin program tersebut justru kontraproduktif bila penyimpangan-penyimpangan tersebut dibiarkan walaupun sedikit.

Untuk menghindari terjadinya tumpang tindih, maka Sinkronisasi program-program kesejahteraan antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan.

Ia menyatakan, pemerintah pusat terus mengupayakan program-program kesejahteraan untuk rakyat miskin tepat sasaran. Saat ini pemerintah juga tengah memfokuskan program kesejahteraan untuk beberapa komunitas yang dinilai kurang tersentuh program tersebut, misalnya komunitas pesisir dan komunitas pinggir kota.

Wapres mengapresiasi usaha Pemerintah Provinsi Jambi yang juga aktif menggelontorkan program-program untuk kesejahteraan masyarakat seperti adanya bedah rumah rakyat miskin, program satu kecamatan satu miliar maupun beasiswa bagi masyarakat.

Menurut dia, infrastruktur keras seperti jalan, pelabuhan, pembangkit listrik tidak akan optimal tanpa infrastruktur lunak seperti kemudahan dalam berusaha, kenyamanan dan keamanan. Selain itu juga mengembangkan sinergi antar daerah sehingga mampu mendorong perekonomian secara optimal.

Pengurus Baru FORUMTA Terbentuk

Forum Komunikasi Unit Pengelola Kegiatan (FORUMTA) yang selama beberapa tahun terakhir terlelap dengan tidurnya, kembali menggeliat. Hal ini ditandai dengan dilaksanakannya Kegiatan Musyawarah Besar Forum Komunikasi Unit Pengelola Kegiatan Kab. Tana Toraja yang pembukaannya di lakukan oleh Kepala BPM Kab. Tana Toraja, Bapak Yulianus Tandisau, SIP, di Hotel Sangalla’, tanggal 15 Agustus 2010. Pada kegiatan tersebut turut hadir Fasilitator Kabupaten Tana Toraja, Bapak Suherman Azis. SP, Asisten Faskab Tana Toraja, Bapak Syarifuddin. SIP, Assisten Lingkungan Bapak Ichsan, SP, serta Faskeu Bapak Ruslan Remmang, SH. Selain dari Fasilitator Kabupaten, juga hadir Mantan Ketua Forum UPK Tana Toraja, Bapak Herman Pane.
Kegiatan ini direncanakan berlangsung selama 2 Hari. yaitu tanggal 15 sampai dengan 16 Agustus 2010.
Forum ini sebenarnya telah dibentuk sejak tanggal 28 Juni 2006, melalui rapat seluruh pengurus UPK se- Kab. Tana Toraja, yang di fasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, dalam hal ini Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), bersama-sama dengan pengurus PNPM tingkat Provinsi, KM-KAB, KMT, Pendamping UPK dan para FK bertempat di Aula Kantor PMD Jl. Ibu Tien Soeharto.
Namun dalam perjalanannya Forumta mengalami beberapa kendala yang menyebabkan Forumta tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. hal ini berlangsung selama kurang lebih 3,5 tahun.
kembali kepada perhelatan akbar Forum Komunikasi Unit Pengelola Kegiatan (FORUMTA) Kab. Tana Toraja, bahwa Salah satu agenda penting yang akan dibahas dalam musyawarah ini adalah pemilihan Pengurus Baru periode Tahun 2010 sampai dengan 2013. disamping itu, Agenda lain yang tak kalah pentingnya adalah Pembahasan Revisi Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga organisasi.
Peserta yang akan ikut dalam mubes ini adalah para utusan Unit Pengelola Kegiatan dari 19 kecamatan se Kab. Tana Toraja ditambah 3 wakil kecamatan lokasi Pilot Green KDP (Lingkungan Mandiri Perdesaan). Namun demikian yang sempat hadir hanya Sebanyak 15 Kecamatan.
Keputusan-Keputusan penting yang berhasil di ambil adalah terpilihnya pengurus inti periode 2010 – 2013. yang terdiri dari :

Nataniel Iran Tokko’, SE sebagai KETUA
Meky Sanda, ST, sebagai Sekretaris
Ruth Y. Padang sebagai Bendahara

Dalam sambutan sebelum melantik pengurus terpilih, Sekretaris Daerah Kab. Tana Toraja menyatakan kebanggaannya atas kemauan yang kuat dari para anggota FORUMTA untuk menggiatkan kembali kegiatan-kegiatan FORUMTA.
Sementara itu Fasilitator Keuangan (FASKEU) Kab. Tana Toraja , Bpk. Ruslan Remmang, SH, dalam sambutannya mengingatkan bahwa tujuan dari pada dibentuknya Forum ini adalah Melestarikan dan mengembangkan aset dan keuangan UPK, mengawal Prinsip, nilai dasar dan mekanisme PNPM, serta pengembangan dan penguatan kelembagaan UPK. pada bagian akhir dari sambutannya, FASKEU kab. Tana Toraja menyampaikan selamat kepada pengurus terpilih.
Keputusan lain yang berhasil di tetapkan dalam musyawarah ini adalah dibentuknya Tim Formatur yang terdiri dari 9 orang. dimana tim Formatur ini diberikan mandat untuk melanjutkan pembentukan bidang-bidang yang merupakan bagian dari pada organisasi. Tim Formatur ini terdiri dari

1. Nataniel Iran Tokko’, SE
2. Meky Sanda, ST
3. Ruth Y. Padang, MSi
4. Ruslan Remmang, SH
5. Linggi Sara, S.Sos
6. Wellem
7. Agustina
8. Yonathan
9. Fuad.