PNPM Mandiri Perdesaan sebagai salah satu program luncuran pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan memang benar-benar harus mendapatkan acungan jempol dari masyarkat, kenapa? karena  tidak hanya dilakukan evaluasi terhadap kegiatan fisik dan administrasi saja namun juga mengawal kelembagaan BKAD dan BPUPK yang sejatinya adalah ruhnya kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat kecamatan, Hal ini terbukti dengan datangnya Bapak Joko Nurrahman, SH selaku korprov Jawa Timur dikecamatan Banyuputih untuk langsung memberikan penjelasan tentang fungsi dan peran kelembagaan PNPM  MP di kecamatan.

“Jika BKAD berperan sebagaimana mestinya, bukan hal yang mustahil Kecamatan Banyuputih 5 tahun kedepan orang miskin berlantai tanah sudah tidak ada lagi” begitu kata pak joko bilang, hal ini bisa dicapai asal BKAD yang notabene berada langsung diatas lembaga UPK selaku pengelola keuangan PNPM MP mampu memberikan ide-ide dalam rangka menjaga dan melestarikan pemberian PNPM MP melalui kegiatan SPP yang salah satu itemnya didalamnya ada surplus yang akan dikembalikan lagi kemasyarakat melalui pemberian DANA SOSIAL ORANG MISKIN.

Setidaknya ada dua  point penting yang bisa digarisbawahi yang pertama adalah membicarakan tentang penanggulangan kemiskinan dengan system kelembagaan, (bukan tidak mungkin ketika SPP ini mampu dijaga kelestariannya, surplusnya banyak justru malah mampu membangun sarana dan prasarana) , kedua memperkuat administrasi (keberadaan BKAD ini tidak hanya diakui secara de fakto tapi juga de jure). Semoga kedepan lembaga-lembaga ini mampu memberikan yang terbaik buat masyarkat miskin, amin,